Pada dasarnya pemekaran wilayah adalah sesuatu yang memiliki tujuan yang penting bagi daerah dalam suatu negara, disamping meningkatkan pelayanan publik juga sebagai sarana pendidikan politik ditingkat lokal. Dalam ilmu politik, ada hal yang lebih penting dari pada sekedar memikirkan bagaimana cara berkuasa, yaitu bagaimana melakukan kesejahtraan sosial kepada seluruh rakyat. Dalam azas demokrasi yang mengembalikan segala sesuatunya kepada rakyat, yang artinya demokrasi mencita-citakan kesejahtraan sosial sebagai unsur penting dalam menjalankan roda pemerintahan sebuah negara. Hal yang sama juga diinginkan dalam konsep pemekaran wilyah. Skripsi ini membahasa tentang upaya yang dilakukan dalam pembentukan Kabupaten Lombok Selatan yang akan dimekarkan dari Kabupaten Lombok Timur, penulis sedikit-banyak berusaha menguraikan proses-prosesnya, baik secara administratif maupun secara politis, bagaimana wacana tersebut secara langsung disosilisasikan kepada masyarakat Lombok Timur di delapan kecamatan yang akan menjadi bagian calon Kabupaten Lombok Selatan. Ternyata memunculkan polemik, pro dan kontra baik ditingkat masyarakat di delapan kecamatan maupun tingkat pemerintahan, karna pada umunya wacana pemekaran wilayah adalah sebuah aspirasi yang sedikit disuarakan oleh masyarakat dan lebih dimotori oleh elit lokal saja. Sedangkan dalam skripsi ini, metode yang digunakan dalam penelitian adalah dengan menggunakan metode kualitatif, dengan berusaha menampilkan data yang deskriptif, yang dalam teknik pengumpulan data yaitu berusaha mengumpulkan dokumen-dokumen yang berkaitan dan juga wawancara langsung dengan beberapa tokoh yang terlibat secara langsung. Dan sedangkan dalam teknik analisis data, penulis menggunakan teknik deskriptif, yang bertujuan agar dapat membuat gambaran terhadap data-data yang ada, sehingga dapat menghasilkan data yang sistematis, faktual, aktual dan akurat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya beberapa faktor yang mempengaruhi kegagalan pembentukan Kabupaten Lombok Selatan yang akan dimekarkan dari Kabupaten Lombok Timur pada tahun 2014 yaitu: Pertama,persaingan elit politik lokal dalam gagasan pemekaran. Jika dilihat dari wacana pemekaran terlihat bahwa adanya persaingan antara elit lokal serta ego politik dalam gagasan pemekaran Kabupaten Lombok Timur. Kedua, belum solitnya cakupan wilayah yang menjadi bagian dari DOB. Adanya reaksi penolakan tiga kecamatan dari delapan kecamatan yang akan menjadi cakupan wilayah calon Kabupaten Lombok Selatan. Ketiga, situasi nasional. Pada sidang paripurna DPR RI dengan agenda penetapan RUU 65 DOB pada 29 Desember 2014, memutuskan untuk tidak mengesahkan RUU 65 DOB tersebut, salah satunya pembentukan Kabupaten Lombok Selatan, karena mengingat akan segera dilantinya Presiden dan DPR RI priode 2014-2019, serta terdapat persyaratan antara UU pemerintah yang lama, yaitu UU No 32 Tahun 2004 dengan UU 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.