Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dan lebih pada Badan Kepegawaian Daerah yang merupakan salah satu kabupaten yang mendapatkan kebiajkan Moratorium CPNS dikarenakan anggaran APBD mencapai lebih dari 50% untuk kebutuhan kepegawaian . Untuk itu diperlukan sebuah evaluasi terkait kinerja BKD tersebur dalam melihat efektivitas , efisiensi, kecukupan, pemerataan , responsifitas serta ketepatan. Dari hasil penelitian ini didapatkan bahwa pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam evaluasi kebijakan moratorium CPNS tidak terlalu berpengaruh terhadap kinerja kepegawaian di SKPD-SKPD yang ada. Dalam upaya pembangunan kualitas terhadap kienrja aparatur daerah tersebut diikut sertakan ada mengirim SKPD untuk mengikuti Diklat-diklat guna membentuk sumber daya aparatur yang profesional.