Menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, kekal dan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun pada kenyataannya putusnya pekawinan oleh karena perceraian sulit untuk dihindarkan sehingga tujuan dari perkawinan tersebut banyak yang tidak tercapai. Dalam ketentuan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 mengatur mengenai alasan dan sebab-sebab dapat dimungkinkannya perceraian antara suami dan isteri. Dengan adanya pemutusan perkawinan akibat perceraian menimbulkan akibat-akibat diantaranya mengenai pemeliharaan anak. Skripsi ini membahas mengenai perkawinan dan hak pemeliharaan anak di bawah umur berdasarkan UndangUndang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, serta bagaimana pelaksanaan hak dan kewajiban orang tua terhadap anak setelah terjadi perceraian dalam Putusan No. 30/Pdt.G/2013/PN.Wt. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dan empiris. Data yang diperoleh menggunakan data sekunder yaitu melakukan data kepustakaan dengan mengkaji beberapa Undang-Undang terkait. Data primer yaitu dengan melakukan penelitian lapangan. Penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Wates dan melakukan wawancara dengan Hakim PN.Wates yang ditunjuk dan salah satu pihak dalam perkara. Hasil penelitian menunjukkan pada dasarnya orang tua tetap berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak mereka meskipun perkawinan diantara mereka putus. Hakim dalam putusan memberikan hak pemeliharaan anak pada ibunya semata-mata demi kepentingan anak yang pada saat itu masih berusia dini. Sedangkan bapak tetap berkewajiban memberi nafkah kepada anaknya dan berhak untuk dapat terus bertemu dengan anaknya untuk dapat mencurahkan kasih sayang pada anaknya.