Penjatuhan sanksi terhadap Anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak tidak terlepas dari pertimbangan hakim. Mengingat, Undang-Undang SPPA menyatakan sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap Anak terdiri atas pidana atau tindakan, hal ini berpotensi timbulnya disparitas pemidanaan. Anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak bukanlah tanpa sebab. Penelitian ini bertujuan untuk mengertahui faktor yang melatarbelakangi Anak melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak serta memahami pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi bagi Anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak. Penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan analisis. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukan bahwa faktor yang melatarbelakangi anak melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak terdiri dari faktor indogin dan faktor eksogin. Faktor indogin yang melatarbelakangi Anak melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak, yaitu faktor usia Anak dan lemahnya iman dalam diri Anak. Faktor eksogin yang melatarbelakangi Anak melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak, yaitu faktor pergaulan, media massa, peran korban, keadaan rumah tangga, kurangnya pengawasan orang tua dan masyarakat. Pertimbangan hakim yang didominasi oleh pertimbangan yuridis berdampak pada upaya pembuktian hanya mengarah pada kesalahan Anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak tanpa mempertimbangkan pertimbangan non yuridis yang berhubungan dengan latar belakang perbuatan Anak yaitu adanya peran korban. Hal ini berdampak pada sanksi yang dijatuhkan oleh hakim berupa sanksi pidana yaitu pidana penjara. Pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi berupa tindakan bagi Anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak, disamping didasarkan pada pertimbangan yuridis, hakim juga mempertimbangakan pertimbangan non yuridis yang meliputi aspek keadaan diri Anak dan aspek sosial kemasyarakatan dengan tetap berpedoman pada filosofi paradilan pidana Anak yaitu demi kepentingan terbaik bagi Anak. Anak melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak dilatarbelakangi oleh 2 (dua) faktor yaitu faktor indogin dan eksogin. Pertimbangan hakim yang didominasi pertimbangan yuridis dalam penjatuhan sanksi bagi Anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak berpotensi terjadinya disparitas pemidanaan. Peran orang tua sangat dibutuhkan guna menekan jumlah Anak sebagai pelaku dalam tindak pidana persetubuhan terhadap anak. Pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi bagi Anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak harus didasarkan pada pertimbangan yuridis dan non yuridis dengan tetap memperhatikan asas ultimum remedium.