Browsing Faculty of Law by Title
Now showing items 41-60 of 1188
-
ASPEK HUKUM PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH DALAM PEMBANGUNAN RSUD KABUPATEN KEBUMEN
(FH UMY, 2017)Pembangunan tidak akan lepas dari tanah sebagai ruang untuk penyelenggaraannya. Kegiatan pembangunan tersebut di selenggarakan oleh negara dalam rangka peningkatan kesejahteraan untuk rakyat. Oleh karena itu ketersedian ... -
ASPEK HUKUM PENGADAAN BARANG DAN JASA: STUDI KASUS KOTA YOGYAKARTA
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018-08-18)Skripsi ini menjelaskan tentang peraturan pengadaan barang dan jasa beserta pelaksanaan dan hambatan-hambatan pengadaan barang dan jasa di Kota Yogyakarta. Obyek penelitian ini adalah pengadaan barang dan jasa secara ... -
ASPEK HUKUM PENGELOLAAN LIMBAH BATU BARA PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP [PLTU] SURALAYA UNIT 1 SAMPAI 8 MERAK, CILEGON, BANTEN
(FH UMY, 2016-12-24)Penulisan skripsi ini dilatar belakangi dari aspek hukum pengolahan limbah batu bara pembangkit listrik tenaga uap. Tujuan dalam penulisan skripsi ini untuk mengetahui pelaksanaan sistem pengelolaan limbah batu bara ... -
ASPEK HUKUM PENGELOLAAN LIMBAH PADAT DI RUMAH SAKIT PKU MUHAMMADIYAH GAMPING SLEMAN
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018-05-09)Rumah sakit adalah tempat pelayanan kesehatan yang dirancang, dioperasikan dan dipelihara dengan sangat memperhatikan aspek kebersihan bangunan baik secara fisik maupun non fisik. Namun menciptakan kebersihan di rumah sakit ... -
ASPEK HUKUM PERJANJIAN JUAL BELI MESIN BORDIR DI WEBSITE JOGJAKONVEKSI.COM DI YOGYAKARTA
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018-12-04)Maraknya jual beli online ini menimbulkan akibat hukum yang kompleks. Terutama bagi barang-barang yang tidak tergolong murah dan besar seperti mesin bordir komputer yang masuk kedalam kategori mesin pabrik. Harga mesin ... -
ASPEK HUKUM TERHADAP PENGUASAAN DAN PENGELOLAAN TANAH-TANAH SULTAN GROUND DI KAWASAN PANTAI PARANGTRITIS KABUPATEN BANTUL DIY
(FH UMY, 2013-03-22)Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan maka dapat disimpulkan bahwa pola penguasaan tanah-tanah sultan ground di kawasan di Pantai Parangtritis ialah dengan memiliki surat kekancingan yang dikeluarkan ... -
ASPEK HUKUM TERHADAP PENGUASAAN DAN PENGELOLAAN TANAH-TANAH SULTAN GROUND DI KAWASAN PANTAI PARANGTRITIS KABUPATEN BANTUL DIY
(FH UMY, 2013-03-22)Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan maka dapat disimpulkan bahwa pola penguasaan tanah-tanah sultan ground di kawasan di Pantai Parangtritis ialah dengan memiliki surat kekancingan yang dikeluarkan ... -
ASPEK TATA GUNA TANAH DALAM PEMBANGUNAN PERUMAHAN DI KABUPATEN BANTUL
(FH UMY, 2016-08-09)Kesemerawutan dalam pengelolaan penggunaan tata guna tanah banyak terjadi di Indonesia. Sehingga dalam pengunaan tanah tersebut tidak sesuai dengan peruntukannya misalnya tanah pertanian yang seharusnya dijadikan sebagai ... -
ASPEK- ASPEK HUKUM INTERNASIONAL PADA KERJASAMA ASEAN DI BIDANG EKONOMI
(FH UMY, 2018-05-04)Skripsi ini membahas tentang sejarah dan perkembangan ASEAN di bidang ekonomi ditinjau dari aspek-aspek hukum Internasional. Pembahasan awal dimulai dari hubungan ASEAN dengan negara Intranya, dan selanjutnya dibahas hubungan ... -
AUDIT KESELAMATAN JALAN (STUDI KASUS : JALAN DAENDELS KM 5 SAMPAI DENGAN KM 7, KABUPATEN KULONPROGO, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA)
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018-09-19)Daendels Road is between 5 to 7 km geographically locted in Kulonprogo. It is an arterial road in the primary network system that connects to the district city or capital road with a high mobility. Because averagely ... -
BANKING DISPUTE RESOLUTION THROUGH ARBITRATION IN THE INDONESIAN ALTERNATIVE AGENCY FOR BANKING DISPUTE RESOLUTION
(FH UMY, 2017-09-04)Bank has a very important role in the economic activities of a country. The number of people who use banks does not rule out the possibility of disputes between the banks and the customers. Disputes between the banks and ... -
BERPERKARA DENGAN TIGA PIHAK (INTERVENSI) DALAM PROSES PENYELESAIAN PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI SLEMAN
(FH UMY, 2011-08-16)Yang menjadi dasar ikut sertanya pihak ketiga dalam perkara yang sedang berjalan di persidangan karena para pemohon merasa sangat dirugikan dengan adanya pokok perkara antara penggugat dengan tergugat dengan tergugat adalah ... -
BUNGA BANK: ANALISIS TERHADAP FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2004
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UMAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018)Penelitian ini bertujuan memberikan sumbangan pengetahuan dalam bidang Hukum Islam terkait Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Bunga Bank. Selama ini permasalahan bunga bank selalu menjadi polemik dan perdebatan ... -
CASE STUDY OF BUSINESS COMPETITION SUPERVISORY COMMISSION DECISION NO. 22/KPPU-I/2016 ABOUT EXCLUSIVE DEALING AND MARKET CONTROL BY PT. TIRTA INVESTAMA
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UMAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018)Business competition in the business world is already a natural thing for business people. But, there are deviant businesses who are dishonest, hinder other businesses, etc. Therefore, the Government has enacted Law No. 5 ... -
CLASS ACTION LAWSUIT IN AN ATTEMPT TO RESOLVE CONSUMER DISPUTES
(FACULTY OF LAW UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018-01-08)Class action is a way of settling cases adopted from common law system. Indonesia adopted the class action because it gave many benefits in the settlement of the law. The purpose of this research is to know how the class ... -
COMMAND RESPONSIBILITY OF AUTONOMOUS WEAPONS SYSTEMS UNDER INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAW
(FH UMY, 2019)War and Technological development have been connected for an era. States and military leaders have been searching for weapon systems that will minimize the risk for soldier, as technology enabled the destruction of combatants ... -
THE COMPLIANCE OF WADI’AH AND MURABAHAH WITH FATWA OF DSN-MUI IN KSPPS TAMZIS BINA UTAMA OF YOGYAKARTA
(FH UMY, 2019)KSPPS Tamzis Bina Utama of Yogyakarta (Tamzis) is a Sharia saving and financing cooperatives that serves a variety of products especially in saving and financing. Sometimes, there are problems in the application of the ... -
CONSTITUIONAL COURT AND JUDICIAL INDEPENDENCE PRINCIPLE RELATED TO THE DISPUTER SETTLEMENT BETWEEN STATE INSTITUIONS
(FH UMY, 2011-03-23)PENERAPAN PRINSIP JUDICIAL INDEPENDENCE DIATUR DALAM UUD 1945, UU MK, HUKUM ACARA MK YANG DIATUR LEBIH LANJUT DENGAN PERATURAN MK.