Browsing Faculty of Law by Title
Now showing items 55-74 of 1188
-
CASE STUDY OF BUSINESS COMPETITION SUPERVISORY COMMISSION DECISION NO. 22/KPPU-I/2016 ABOUT EXCLUSIVE DEALING AND MARKET CONTROL BY PT. TIRTA INVESTAMA
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UMAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018)Business competition in the business world is already a natural thing for business people. But, there are deviant businesses who are dishonest, hinder other businesses, etc. Therefore, the Government has enacted Law No. 5 ... -
CLASS ACTION LAWSUIT IN AN ATTEMPT TO RESOLVE CONSUMER DISPUTES
(FACULTY OF LAW UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018-01-08)Class action is a way of settling cases adopted from common law system. Indonesia adopted the class action because it gave many benefits in the settlement of the law. The purpose of this research is to know how the class ... -
COMMAND RESPONSIBILITY OF AUTONOMOUS WEAPONS SYSTEMS UNDER INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAW
(FH UMY, 2019)War and Technological development have been connected for an era. States and military leaders have been searching for weapon systems that will minimize the risk for soldier, as technology enabled the destruction of combatants ... -
THE COMPLIANCE OF WADI’AH AND MURABAHAH WITH FATWA OF DSN-MUI IN KSPPS TAMZIS BINA UTAMA OF YOGYAKARTA
(FH UMY, 2019)KSPPS Tamzis Bina Utama of Yogyakarta (Tamzis) is a Sharia saving and financing cooperatives that serves a variety of products especially in saving and financing. Sometimes, there are problems in the application of the ... -
CONSTITUIONAL COURT AND JUDICIAL INDEPENDENCE PRINCIPLE RELATED TO THE DISPUTER SETTLEMENT BETWEEN STATE INSTITUIONS
(FH UMY, 2011-03-23)PENERAPAN PRINSIP JUDICIAL INDEPENDENCE DIATUR DALAM UUD 1945, UU MK, HUKUM ACARA MK YANG DIATUR LEBIH LANJUT DENGAN PERATURAN MK. -
CONSTITUTIONAL AUTHORITY OF PRESIDENT IN ENACTING GOVERNMENT REGULATION IN LIEU OF LAW: CASE STUDY GOVERNMENT REGULATION IN LIEU OF LAW NUMBER 2 OF 2017 ON COMMUNITY ORGANIZATION
(FH UMY, 2018-05-22)The decision of the President Joko Widodo to issue Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2017 on Community Organization has trigged controversy. The President argues that its regulation is necessary needed to ... -
CORPORATE LEGAL STATUS OF ALTERNATIVE MEDICAL CLINIC
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UMAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2015)The Objectives research is 1) knowing the institutional legality status of alternative medical clinic and studying any necessary licensing requirements for establishing an alternative clinic; 2) Understanding application ... -
THE CRISIS OF CHILD PROTECTION IN SYRIAN ARMED CONFLICT
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2019-03-15)This thesis aims to find solution which is considered more effective in protecting child casualties in Syrian armed conflict. So many children experienced and witnessed war because of this armed conflict; the thing that ... -
DAMPAK PEMBERLAKUAN PERDAIS PERTANAHAN TERHADAP PENGUASAAN TANAH WARGA KETURUNAN TIONGHOA
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UMAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis apa yang menjadi alasan dan tujuan dari Perdais Pertanahan, alasan WNI keturunan Tionghoa tidak dapat memiliki tanah dengan status hak milik di Yogyakarta, serta ... -
DAMPAK PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN BAGI ORMAS DI INDONESIA
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018)Penelitian ini membahas apa dasar dan bagaimana dampak terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan ... -
DAMPAK RESOLUSI DEWAN KEAMANAN PERSERIKATAN BANGSA BANGSA NOMOR 1929 TERHADAP IRAN
(FISIPOL UMY, 2011-04-12)Di Iran sedang berusaha meningkatkan pengayaan uraniumnya DK PBB memutuskan sebuah resolusi berupa sanksi ekonomi dan politik, meskipun sasarannya tetap program nuklir. Resolusi yang telahj diambil pada 9 Juni 2010 DK PBB ... -
DAMPAK YURIDIS PUTUSAN MK NO 100/PUU-XIII/2015 TENTANG PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2015 TERHADAP PILKADA SERENTAK DI INDONESIA
(FH UMY, 2016-04-30)Sistem pemilihan kepala daerah di Indonesia saat ini mengalami perubahan yang signifikan dibandingkan dengan pilkada-pilkada sebelumnya. Dimana dalam pilkada tahun 2015 ini yang digunakan adalah sistem pilkada serentak. ... -
DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENGAMBILAN PUTUSAN PEMBATALAN PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (Studi kasus putusan PA Sleman No. 1041/Pdt. G/2010/PA. Smn)
(FH UMY, 2012-08-10)Pembatalan perkawinan yang terjadi antara Termohon 1 dan Termohon II di dalam perkara Nomor 1041/pdt.G/2010/PA. Smn disebabkan karena adanya pemalsuan indentitas dari termohon I dan termohon II . Dalam pembatalan perkawinan ... -
DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PIHAK YANG MELAKUKAN PERJANJIAN PERKAWINAN DALAM PERKAWINAN CAMPURAN Studi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015
(FH UMY, 2018-05-08)Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi menambah frasa pada Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (berdasarkan putusakan Mahkamah Konstitusi Nomor ... -
DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA WANPRESTASI PADA PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA HERMAN J SOEMARDJONO DENGAN PT. GRAHA TERASAMA (Studi Kasus No. 06/Pdt.G/2013/PN.Yk)
(FH UMY, 2016-03-10)Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih yang menimbulkan ikatan antara satu pihak dengan pihak yang lainnya.Perjanjian Kerjasama dalam hal ... -
DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERMOHONAN PENETAPAN ASAL USUL ANAK DI PA BANTUL (Studi Putusan PA No 0069/Pdt.P/2015/PA.Bantul)
(FH UMY, 2016-03-10)Perkawinan mempunyai tujuan untuk membentuk suatu rumah tangga atau keluarga yang bahagia dan kekal. Di dalam menjalankan perkawinan tidak boleh bertentangan dengan aturan yang sudah berlaku yaitu yang di atur di dalam ... -
DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENGABULKAN PERMOHONAN DISPENSASI PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR DI PENGADILAN AGAMA WATES (Studi Kasus : PENETAPAN Nomor 015/Pdt.P/2015/PA.Wt ;PENETAPAN Nomor 024/Pdt.P/2015/PA.Wt)
(FH UMY, 2016-04-02)Perkawinan merupakan salah satu bentuk usaha manusia untuk menciptakan suatu ikatan berkelompok yang dinamakan keluarga. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Pasal 1 UUP perkawinan dan ...