Search
Now showing items 1-10 of 40
PELAKSANAAN PEWARISAN ANAK ANGKAT MENURUT HUKUM ADAT DI DESA SIDOLEREN KABUPATEN PURWOREJO
(FH, 2011-02-14)
PENELITIAN INI BERTUJUAN UNTUK MENGETAHUI PELAKSANAAN PEWARISAN ANAK ANGKAT MENURUT HUKUM ADAT DI DESA SIDOLEREN KABUPATEN PURWOREJO
PELAKSANAAN IZIN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR PADA INDUSTRI PERAK DI KOTA GEDE
(FH UMY, 2011-04-23)
PENGAJUAN PEMBUANGAN IZIN LIMBAR CAIR OLEH PARA PENGRAJIN PERAK DIAJUKAN KEPADA GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I DIY MELALUI DINAS PERIZINAN, DINAS PERIZINAN DAN DINAS PERDAGANGAN DAN BLH DENGAN MEMENUHI PERSYARATAN ...
TINJAUAN YURIDIS PENGATURAN HAL LINTAS DAMAI KAPAL ASING DI PERAIRAN INDONESIA
(FH UMY, 2011-06-21)
PENGATURAN MENGENAI HAK LINTAS DAMAI KAPAL ASING DI LAUT TERITORIAL INDONESIA ADALAH SEBAGAIMANA DI ATUR DALAM PASAL 3 AYAT 2 UU NO. 6 TAHUN 1996
PEMBENTUKAN KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS DALAM RANGKA PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH
(FH UMY, 2011-07-28)
TERBENTUKNYA KABUPATEN KEPULAUAN DIMULAI DARI KEINGINAN MASYARAKAT UNTUK MENJALANKAN PEMBANGUNAN BERBASISKAN MASYARAKAT GUNA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN HIDUPNYA
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN DISIPLIN PNS BERDASARKAN PP NO. 30 TAHUN 1980 DAN PP NO. 53 TAHUN 2010 DI PEMDA KABUPATEN KARANGANYAR JAWA TENGAH
(FH UMY, 2011-04-02)
HASIL ANALISIS MENUNJUKKAN BAHWA JENIS-JENIS PELANGGARAN DISIPLIN YANG BANYAK DILAKUKAN OLEH PNS DI KABUPATEN KARANGANYAR ADALAH JENIS PELANGGARAN DISIPLIN RINGAN, DENGAN PENJATUHAN HUKUMAN BERUPA TEGURAN LISAN, TERTULIS, ...
BERPERKARA DENGAN TIGA PIHAK (INTERVENSI) DALAM PROSES PENYELESAIAN PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI SLEMAN
(FH UMY, 2011-08-16)
Yang menjadi dasar ikut sertanya pihak ketiga dalam perkara yang sedang berjalan di persidangan karena para pemohon merasa sangat dirugikan dengan adanya pokok perkara antara penggugat dengan tergugat dengan tergugat adalah ...
PELAKSANAAN JUAL BELI TANAH SECARA ADAT DI KECAMATAN DEPOK KABUPATEN SLEMAN
(FH UMY, 2011-04-02)
Masyarakat di Kecamatan Depok dalam melakukan transaksi jual beli tanah masih banyak menerapkan hukum adat yaitu melakukan perbuatan pemindahan hak antara penjual dan pembeli yang dilakukan di hadapan kepala adat yang ...
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH MENURUT UU NO. 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH (STUDI KASUS DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN)
(FH UMY, 2011-07-30)
PENYEBUTAN KETENTUAN DALAM PASAL 42 AYHAT 1 HURUF (h) BAHWA TUGAS DAN WEWENANG DPRD DIANTARANYA ADALAH MEMINTA LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH.
DALAM HAL INI ...
KEKUATAN HUKUM AKTA PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN TANAH YANG BELUM BNERSETIFIKAT DI KOTA YOGYAKARTA
(FH UMY, 2011-08-16)
Notaris dapat menerima tanah yang belum bersertifikat sebagai objek Hak Tanggungan karena dibenarkan oleh ketentuan Pasal 10 ayat (3) UU No 4 Tahun 1996, Notaris dapat membuat langsung APHT untuk jaminan tanah yang belum ...
DELIK ZINA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INDONESIA DAN HUKUM PIDANA ISLAM
(FH UMY, 2011-07-05)
Dari hasil penelitian dan pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut , terdapat perbedaan-perbedaan yang mendasar antara ketentuan-ketentuan tentang delik zina dalam hukum pidana Indonesia dan dalam hukum ...