Browsing Faculty of Social and Political Science by Author "NURMANDI, ACHMAD"
Now showing items 1-20 of 21
-
ANALYSIS OF S-GOVERNMENT IN INDONESIA
FIRDAUSI, MUHAMMAD AMIR (FISIP UMY, 2017-08-12)The growing social media use in government as a bridge of interaction between citizen and government encourages the change of internal government bureaucracy. Citizen involvement in governance is a focal point to ensure ... -
AN ASSESSMENT LEVEL OF SATISFACTION ON PEDESTRIAN AREA PROGRAM IN SURABAYA CITY
KOTARUMALOS, SITI ADNAN (FISIPOL UMY, 2014-04-23)This research use quantitative analysis, which use questionnaire and literature review analysis while more emphasis in this case the condition of existing pedesterian on Pemuda Street. The Respondent of this research is ... -
COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN KAWASAN MALIOBORO KOTA YOGYAKARTA
SULISTYONINGSIH, AYU (FISIPOL UMY, 2013-12-17)Malioboro merupakan jantung Kota Yogyakarta yang mana di kawasan tersebut terpusat segala kegiatan pelayanan baik barang maupun jasa. Malioboro pun menjadi pusat perekonomian, pemerintah dan wisata di Kota Yogyakarta . ... -
DAYA SAING PROVIDER DAERAH DALAM MENGIKUTI LELANG PENGADAAN BARANG DAN JASA ELEKTRONIK SECARA TERBUKA DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR PADA TAHUN 2014-2015
FRIDAYANI, HELEN DIAN (FISIPOL UMY, 2016)Pengadaan barang dan jasa pemerintah di Indonesia merupakan sebuah kegiatan yang sangat krusial dalam mewujudkan pembangunan. E-procurement adalah salah satu wujud komitmen untuk mewujudkan pembangunan Indonesia. Dengan ... -
EFEKTIFITAS KEBIJAKAN PERTAMBANGAN DI KABUPATEN BELITUNG (STUDI KASUS PENGELOLAAN PERTAMBANGAN TIMAH TAHUN 2011)
RILANDA, DYSTA (FISIPOL UMY, 2012-12-22)PENELITIAN INI BERTUJUAN UNTUK MENGETAHUI EFEKTIFITAS KEBIJAKAN PERTAMBANGAN DI KABUPATEN BELITUNG -
EFEKTIVITAS E-GOVERNMENT DALAM PENGELOLAAN TATA PEMERINTAHAN YANG TRANSPARAN DAN PARTISIPASI (Studi kasus di Unit Pelayanan Informasi dan keluhan Kota Yogyakarta (UPIK))
HIDAYAT, ACHMAD (FISIPOL UMY, 2010-04-21)E-Government merupakan sebuah konsep penggunaan teknologi informasi di pemerintah guna memberikan pelayanan yang lebih baik lagi. Pelayanan publik yang selama ini berjalan masih banyak terdapat permasalahan-permasalahan , ... -
EFEKTIVITAS MONITORING DAN EVALUASI TERHADAP REFORMASI PENGADAAN BARANG DAN JASA DI KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2012
SYAFRILIA, NINDY (FISIPOL UMY, 2013-04-17)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektivitas monitoring dan evaluasi terhadap reformasi pengadaan barang/jasa di Kulon Progo tahun 2012. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif di mana metode ... -
EFEKTIVITAS RETRIBUSI DAERAH SEBAGAI PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA PANGKAL PINANG TAHUN 2008-2011
JOHAN, JOHAN (FAI UMY, 2013-04-17)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas retribusi daerah kota Pangkal Pinang Tahun selama periode tahun 2008-2011 dan untuk mengetahui kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah kota Pangkal ... -
EVALUASI E-PROCUREMENT PADA PENGADAAN ALAT-ALAT KESEHATAN
SANAHDI, RIFKI (FISIP UMY, 2017-05-08)E-procurement merupakan bagian dari reformasi birokrasi, khususnya dalam pengadaan barang dan jasa. peruntukan yang paling substansial dari e-procurement adalah demi menggapai unsur good governance dalam institusi ... -
EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2008 BERDASARKAN PP No. 6 TAHUN 2008
NASUTION, RIZAL KHADAFI (FISIPOL UMY, 2010-12-24)Dalam menyelenggarakan otonomi daerah kedepannya pemerintah Kabupaten Gunungkidul harus segera membenahi diri agar dapat memiliki daya saing yang mumpuni baik dalam skala provinsi maupun skala nasional. Kreatifitas dan ... -
EVALUASI PENGELOLAAN SAMPAH DAERAH KARTAMANTUL TAHUN 2010
KHOERIYAH, IYAN FATHUL (FISIPOL UMY, 2012-08-10)Kesimpulan dalam penelitian ini bahwa kontribusi Sharring Operasional dari masing-masing kabupaten/kota, Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul merata dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan terutama dari ... -
EVALUASI PENGGUNAAN LAHAN KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2006-2008 (Berdasarkan Peraturan Daerah No. 23 Tahun 1994 Tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten sleman)
SETYAWAN, NUGROHO TRI (FISIPOL UMY, 2012-04-19)Laju pertumbuhan penduduk perkotaan menyebabkan kebutuhan ruang tempat tinggal atau untuk fungsi lainnya semakin meningkat. Adanya peningkatan tuntutan kebutuhan kehidupan dalam aspek politik, ekonomi, sosial, budaya dan ... -
EVALUASI PROGRAM YOGYAKARTA EMEREGENSI SERVISE 118 DALAM PELAYANAN PENANGANAN KEGAWATDARURATAN MEDIS PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2008-2010
PUTRA, AGUS MAHARDIKA (FISIPOL UMY, 2011-04-13)Salah satu fungsi dasar pemerintah adalah memberikan pelayanan kepada warganya. Bentuk pelayanan tersebut beraneka ragam, baik dalam bidang kemanan, administrasi kependudukan dan lain-lain termasuk di bidang kesehatan. ... -
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGENTASAN KEMISKINAN DI KABUPATEN BANTUL TAHUN 2012
ARIEANDY, YAN (FISIPOL UMY, 2014-04-22)Sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2010 , jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bantul mengalami penurunan yang cukup signifikan yaitu turun lebih dari 49,04% selama kurun waktu 4 tahun. Melalui program yang menjadi prioritas ... -
MANAJEMEN PENGELOLAAN SAMPAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2013
DWIANSYAH, ZULHAN ARIF NUR (FISIPOL UMY, 2014-08-19)Perkembangan ilmu pengetahuan berpengaruh pada tingkat ekonomi dan pembangunan suatu daerah . Kabupaten Pacitan merupakan kabupaten dengan perkembangan pembangunan yang pesat. Dengan pembangunan -pembangunan berskala ... -
PELAKSANAAN FUNGSI BAPPEDA DALAM MEWUJUDKAN PERENCANAAN YANG PARTISIPATIF (STUDI KASUS: PERENCANAAN DIKABUPATEN BINTAN, KEPULAUAN RIAU)
SAGITA, DIVA (FISIPOL UMY, 2010-08-14)Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan institusi teknis Pemerintah Daerah yang secara langsung bertanggung jawab dalam rangka perencanaan pembangunan di daerah. BAPPEDA berkedudukan sebagai unsur penunjang Pemerintah ... -
PERAN LEMBAGA OMBUDSMAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (LOD DIY) DALAM MEWUJUDKAN AKUNTABILITAS PUBLIK TAHUN 2012
YUSMANTO, ELEVAN (FISIPOL UMY, 2013-08-27)Peran LOD DIY dalam mewujudkan akuntabilitas publik adalah sebagai lembaga pengawas eksternal penyelenggara pelayanan publik. LOD DIY dalam menjalankan peran pengawas menerima laporan pengaduan kasus dengan maladministrasi ... -
POLITIK ANGGARAN UNTUK LINGKUNGAN (Studi Kasus: Environmental Based Budgeting di Kabupaten Bantul tahun 2010-2012)
LAKSONO, JOKO PUJI (FISIPOL UMY, 2013-04-17)Dalam hasil penelitian ini didapatkan hasil bahwa faktor dalam pembuatan anggaran yaitu TAPD dan DPRD kabupaten Bantul. Kebijakan anggaran yang berorientasi ke lingkungan dapat dilihat dari bagaimana komitmen, perhatian ... -
TINGKAT DAYA SAING PROVIDER DALAM PELAKSANAAN E-PROCUREMENT PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2014-2015
DESYANA, DESYANA (FISIP UMY, 2016-12-09)Pengadaanbarangdanjasasecaraelektronik (e-procurement) adalah sebuah sistem lelang dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah dengan memanfaatkan teknonologi informasi dan komunikasi berbasis internet agar dapat berjalan ... -
THE TRANSPARENCY AND ACCOUNTABILITY OF E-PROCUREMENT IN SPECIAL REGION OF YOGYAKARTA IN 2015
NINGRUM, RESTY TRISKA LAYINA (FISIPOL UMY, 2016-12-09)This research aims to describe the transparency and accountability of eprocurement in the province in 2015. The aim of this research is to analyze what has been done by the BLP and LPSE DIY particular to achieve transparency ...