Runtuhnya rezim otoritarian menandai dimulainya babak baru guna membangun struktur serta sistem kekuasaan secara beradab. Sedangkan pemilihan umum diyakini sebagai jalan termurah dari pergantian kekuasaan. Sejak Indonesia terlepas dari pemerintahan orde baru bangsa Indonesia telah dua kali menjalankan pemilihan umum diantaranya tahun 1999 serta tahun 2004. Pemilihan umum pada pemilu pemilu 2004 yang mengacu kepada undang-undang nomor 12 tahun 2003adalah penegakan kedaulatan rakyat dalam proses politik. Ini terlihat dari sistem pemilu yang menggunakan proporsional terbuka serta distrik yang pemilihannya dilaksanakan dengan memilih calon anggota legislatif secara langsung. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan rekrutmen calon anggota legislatif partai Golkar masih jauh dari undang-undang pemilu terutama tentang keterwakilan perempuan dalam memenuhi kuota 30%.