Pada prinsipnya proses restrukturisasi organisasi perangkat daerah adalah proses yang telah melalui tahapan dan peranan yang berlaku. Diantaranya, dengan bersandar pada PP No. 18 Tahun 2016, kemudian kesiapan Pemerintah Daerah dalam melakukan evaluasi/penataan kelembagaan, sehingga perampingan dan penggemukan organisasi berdampak pada pembaharuan struktur organisasi dan pembaharuan urusan bidang, yang pada akhirnya organisasi dapat bertambah/berkurang, sampai proses promosi dan mutasi jabatan pada organisasi perangkat daerah di Kabupaten Dharmasraya. Dalam hal ini, peneliti menggunakan indikator dari teori Robbins (2007). Yakni; spesialisasi kerja, departementalisasi, rantai komando, rentang kendali, sentralisasi dan desentralisasi serta formalisasi. Kemudian untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi, peneliti menggunakan indikator; aturan formal, evaluasi kinerja, proses politik dan sumber daya manusia dan aparatur. Dalam penelitian ini digunakan metode kualitatif deskriptif dengan objek penelitian di Pemerintah Kabupaten Dharmasraya. Pendekatan analisis yang digunakan yakni analisis deskriptif dan analisis data model interaktif (interactive model). Sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara langsung, wawancara tidak langsung dan analisis interprestasi dari dokumentasi naskah dinas Pemerintah Kabupaten, seperti: peraturan-peraturan, laporan dan dokumen pendukung lainnya. Hasil dari penelitian ini ialah bahwa proses restrukturisasi organisasi perangkat daerah di Kabupaten Dharmasraya masih banyak didukung oleh faktor keuangan dan anggaran, faktor sumber daya manusia atau aparatur Pemerintah Daerah, faktor Peraturan Perundang-undangan, dan faktor politik. Dari indikator tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa spesialisasi kerja, departementalisasi, rantai komando, rentang kendali, sentralisasi dan desentralisasi serta formalisasi. Masing-masing sudah memiliki peranannya, sudah memenuhi ktiteria dan sudah tepat pada proses restrukturisasi yang sebagaimana mestinya. Namun, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya masih lemah dalam tingkat pelimpahan wewenang, organisasi masih sangat miskin struktur, dan penggemukan yang telalu besar dan kecilnya struktur terlihat pada data hasil evaluasi Gubernur terhadap RANPERDA OPD dengan PP No. 18 Tahun 2016. Sehingga, Pemerintah Daerah secara tidak langsung mengintervensi dari keputusan-keputusan Kepala Daerah. Bahkan sebaliknya, Kepala Daerah mengintervensi Pemerintah Daerah melalui proses restruktirsasi organisasi perangkat daerah. Oleh karena itu, faktor-faktor yang sangat mempengaruhi dalam proses restrukturisasi organisasi perangkat daerah di Pemerintah Kabupaten Dharmasraya ialah kepentingan politik dan pelaksanaannya bersifat politis.