Setiap pilkada di Kabupaten Gowa dalam lima waktu terakhir selalu dimenangkan oleh keluarga politik Yasin Limpo, diantaranya Syahrul Yasin Limpo (1994-2002), Ichsan Yasin Limpo (2005-2015), dan Adnan Purichta Ichsan YL (2016-2021). Bahkan, pilkada yang terkahir diikuti dua kandidat dari keluarga politik Yasin Limpo yakni Adnan Purichta Ichsan YL dan Tenri Olle Yasin Limpo. Sehingga, tujuan penelitian ini dilakukan adalah untuk menganalisis bagaimana modalitas keluarga politik Yasin Limpo pada pilkada di Kabupaten Gowa tahun 2015. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi. Sedangkan yang menjadi sasaran penelitian ini adalah kandidat dari keluarga Yasin Limpo, partai pengusung dan pendukung kandidat dari keluarga Yasin Limpo serta masing-masing tim sukses dari keluarga Yasin Limpo. Hasil dari penelitian ini menunjukkan modal Adnan Purichta Ichsan YL yaitu modal ekonomi terdiri dari harta kekayaan pribadi, dana sumbangan kampanye dan undangan partisipasi masyarakat yang mengefesienkan penggunaan anggaran. Modal sosial terdiri dari sumber daya yang dimiliki oleh orang tuanya (Ichsan Yasin Limpo), berupa jaringan birokrasi dan basis massa, organisasi yang digeluti Adnan Purichta Ichsan YL diantaranya: KNPI, KONI, dan Pertina. Modal kultural terdiri dari kultur kekerabatan dan nama besar Yasin Limpo, warisan program unggulan, dan penghargaan the Best Young of Politic dari Harmawan Kartajaya. Modal politik terdiri dari pengalaman politik, kesolidan tim sukses dan suvei elektabilitas JSI. Sedangkan modal Tenri Olle Yasin Limpo yaitu modal sosial terdiri dari kepercayaan masyarakat. Modal kultural terdiri dari kultur kekerabatan dan nama besar Yasin Limpo. Modal politik terdiri dari dukungan partai politik (PPP, Nasdem) dan sebagian Golkar, Gerindra dan PAN; dan survei elektabilitas LSI. Secara keseluruhan, modal yang paling berpengaruh terhadap kemenangan Adnan Purichta Ichsan YL adalah faktor determinan dari Ichsan Yasin Limpo. Saran penelitian ini adalah sebaiknya pemerintah mengkaji ulang undang-undang pilkada terkhusus pasal pelarangan kepala daerah (petahana) untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah agar dimasukkan kembali. Hal ini dimaksudkan agar terjadi sirkulasi elit kepemimpinan di daerah yang tidak hanya didominasi oleh satu keluarga saja, sebagaimana yang terjadi di Kabupaten Gowa.