Search
Now showing items 61-70 of 95
TINJAUAN YURIDIS PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM KONSERVASI KAWASAN WISATA ALAM TLOGO MUNCAR TAMAN NASIONAL GUNUNG MERAPI
(FH UMY, 2016-02-27)
This aims of this study is to determine the juridical review of Community participation in the conservation of natural tourist areas of Tlogo Muncar Merapi Mount National Park. The type of this study is the empirical law ...
THE ROLE OF LOCAL GOVERNMENT IN SUPERVISING THE IMPLEMENTATION OF THE PROVISIONS ON WORK SAFETY FOR LABORERS IN THE MINE AREAS OF KUTAI KARTANEGARA
(FH UMY, 2016-11-10)
The case of work safety always becomes a problem in mining activity, because the accident increases every year with less supervision by the local government. The type of the research is normative and empirical legal research. ...
THE DISPUTE SETTLEMENT ON UNFAIR BUSINESS COMPETITION CASE OF CELLULAR OPERATOR: A CASE STUDY BETWEEN TELKOMSEL AND INDOSAT
(FH UMY, 2016-12-26)
In the recent Telecommunication has become a central part in human life which thigh competition among cellular operator. Especially, in June 2016 there is a case of business competition between Telkomsel and Indosat (the ...
STATUS HUKUM PERUSAHAAN GO-JEK
(FH UMY, 2016-08-22)
Di pertengahan tahun 2015 yang lalu kita dikenalkan dengan pengemudi sepeda motor berjaket hijau dengan tulisan GOJEK, padahal perusahaan GOJEK ada sejak 2011 di indonesia dan resmi terdaftar di MENKUMHAM tahun 2016. sistem ...
PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM JUAL BELI ONLINE
(FH UMY, 2016-12-30)
Transaksi jual beli online melalui internet (E-Commerce) sangat marak dilakukan pada saat sekarang ini oleh masyarakat banyak, misalnya daerah perkotaan seperti di daerah Istimewa Yogyakarta. Kota Yogyakarta adalah salah ...
STATUS KEDUDUKAN ANAK DARI PEMBATALAN PERKAWINAN SEDARAH (INCEST) DITINJAU DARI UU NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA (Studi Kasus Putusan Nomor : 216/Pdt.G/1996/PA.Yk)
(FH UMY, 2016-04-02)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 22 berbunyi Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Salah satu contohnya ialah perkawinan yang di dalamnya terdapat ...
IMPLEMENTASI SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP
(FH, 2016-09-06)
Perkembangan tindak pidana korporasi di bidang lingkungan hidup di
Indonesia terus meningkat. TPLH menimbulkan dampak sangat kompleks tidak
hanya sumber daya alam tetapi juga manusianya. Perlindungan dan pengelolaan
TPLH ...
DAMPAK YURIDIS PUTUSAN MK NO 100/PUU-XIII/2015 TENTANG PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2015 TERHADAP PILKADA SERENTAK DI INDONESIA
(FH UMY, 2016-04-30)
Sistem pemilihan kepala daerah di Indonesia saat ini mengalami
perubahan yang signifikan dibandingkan dengan pilkada-pilkada sebelumnya.
Dimana dalam pilkada tahun 2015 ini yang digunakan adalah sistem pilkada
serentak. ...
LEGAL PROTECTION FOR DOCTORS BASED ON THE MEDICAL PRACTICE ACT 2004
(FH UMY, 2016-11-10)
There is a tendency in the society to presume that all cases involving the
doctors are medical malpractice cases. The allegations of medical malpractice
cases arouse some impacts because of the debatable definition and ...