Salah satu permasalahan yang ditimbulkan sampai saat ini karna tidak adanya aturan khusus tentang kepresidenanan yaitu banyak ketidakjelasan tentang bentuk Hak, kewajiban, dan fungsi Presiden saat masih menjabat sampai setelah masa jabatannya berakhir dan bagaimana bentuk perlindungan terhadap Hak, kewajiban, dan fungsi Presiden saat masih menjabat sampai berakhir masa jabatannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk perlindungan HAM terhadap Mantan Presiden di Indonesia. Dalam penelitian ini jenis penelitian yang akan digunakan adalah Penelitian normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan yang mencakup terhadap asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, dan sejarah hukum. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan melakukan pengkajian kepustakaan dan studi dokumen terhadap bahan-bahan hukum. Dengan cara mencatat mengutip, meresume, dan menelaah teori-teori dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini dan kemudian di susun secara terperinci dan sistematis untuk mempermudah dalam melakukan suatu analisis terhadap penelitian ini. Berdasarkan hasil dari penelitian ini didapatkan bahwa tidak adanya aturan khusus yang mengatur tentang bentuk perlindungan HAM terhadap Mantan Presiden di Indonesia sehingga banyak terjadinya pelanggaran-pelangara HAM yang dialami oleh mantan Presiden di Indonesia. Hasil penelitian juga menunjukan dampak dari tidak adanya aturan yang mengatur tentang bentuk perlindungan HAM tehadap mantan Presiden yaitu: Tidak adanya perlindungan bagi harkat dan Martabat nya sebagai Mantan Presiden yang dianggap orang yang pernah berjasa untuk Negara, dan berdampak buruk terhadap citra penegakan hukum dan bentuk perlindungan HAM di Negara Indonesia sendiri yang dipandang tidak bagus oleh Negara lain.