Browsing Department of Government Science by Title
Now showing items 681-700 of 1083
-
PARTISIPASI POLITIK LEGISLATOR PEREMPUAN SEBAGAI ANGGOTA DPRD DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2004 - 2009
(FISIPOL UMY, 2010-04-20)Kesimpulan dari penelitian ini bahwa partisipasi anggota legislatif perempuan di DPRD kabupaten kebumen telah berjalan dengan baik dalam menjalankan fungsi legislatif, fungsi penganggaran maupun fungsi pengawasan. Peran ... -
PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA (STUDI KASUS DI DESA KANIGORO, KECAMATAN SAPTOSARI, GUNUNG KIDUL)
(FISIP UMY, 2020)Penelitian ini berjudul Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa (suatu penelitian deskriptif kualitatif di desa Kanigoro, Kecamatan Saptosari, Gunung Kidul, Tahun 2018) bertujuan untuk mengetahui ... -
PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TANJUNGPINANG 2018
(FISIP UMY, 2019)Pada bulan Juni 2018, Kota Tanjungpinang telah melaksanakan pilkada untuk memilih calon walikota dan wakil walikota Tanjungpinang periode 2018-2023. Pada pilkada tersebut, ada 2 paslon yang mencalonkan diri sebagai calon ... -
PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT KABUPATEN BLORA DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2008
(FISIPOL UMY, 2010-08-12)PENELITIAN INI BERTUJUAN UNTUK MENGETAHUI PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT KABUPATEN BLORA DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2008 -
PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT PADA PEMILU LESGISLATIF (PILEG) 2014 (Studi Kasus di Kecamatan Bunut Hulu, Kabupaten Kapuas Hului, Kalbar)
(FISIPOL UMY, 2014-12-26)Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat mengiukuti berbagai kegiatan politik meliputi, pemberian suara, mengikuti kampanye, mengikuti diskusi politik, serta menjadi tim suskses dari beberapa caleg terutama para caleg ... -
PARTISIPASI POLITIK PEMILIH DALAM PEMILUKADA KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2011
(FISIPOL UMY, 2012-05-03)Partisipasi merupakan salah satu aspek penting dalam demokrasi. Partisipasi politik dapat disalurkan melalui pemilihan umum. Pengalaman pemilu yang berlangsung menunjukkan banyaknya pemilih yang tidak menggunakan hak ... -
PARTISIPASI POLITIK PEMILIH PEMULA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014 (STUDI DESKRIPTIF MAHASISWA UNIVERSITAS LAMPUNG)
(FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2015)Partisipasi merupakan salh satu aspek prnting dalam demokrasi.Partisipasi politik dapat disalurkan melalui pemilihan umum. Pengalaman pemilu yang berlangsung menunjukan partsipasi meningkat,termasuk pada pemilihan gubernur ... -
PARTISIPASI POLITIK PEMILIH PEMULA DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA YOGYAKARTA TAHUN 2017
(FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018-08-16)Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Partisipasi Politik Pemilih PemulaDalam Pemilihan Walikota Dan WakilWalikota Yogyakarta Tahun 2017Di Kelurahan Sorosutan. Patisipasi setiap warga negara dalam pemilu merupakan hak ... -
PARTISIPASI POLITIK PENYANDANG DIFABEL PADAPEMILIHAN UMUM PRESIDEN TAHUN 2014 DI KOTA YOGYAKARTA
(FISIP UMY, 2016-12-10)Partisipasi setiap warga negara dalam pemilu merupakan hak asasi yang harus dijunjung tinggi.Setiap warga negara berhak terlibat dalam mengambil kebijakan politik dan negara wajib melindungi hak-hak tersebut. Pada Pemilu ... -
PARTISIPASI POLITIK PENYANDANG DISABILITAS DALAM PEMILUKADA KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2015
(FISIPOL UMY, 2016)Partisipasi politik merupakan aspek penting dalam sebuah tatanan negara demokrasi. Adanya kebebasan rakyat dalam menjalankan partisipasi politik menjadi ukuran untuk melihat eksistensi demokrasi dalam suatu negara. Partisipasi ... -
PARTISIPASI POLITIK PENYANDANG DISABILITAS DALAM PEMILUKADA SERENTAK KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2017
(FISIP UMY, 2017-08-12)Partisipasi dalam pemilukada merupakan hak bagi seseorang dalam menberikan hak suaranya. Hak partisipasi derajatnya sama antara satu dengan yang lainnya tanpa terkecauali. Begitu pula dengan hak penyandang disabilitas yang ... -
PELAKSANAAN FUNGSI BAPPEDA DALAM MEWUJUDKAN PERENCANAAN YANG PARTISIPATIF (STUDI KASUS: PERENCANAAN DIKABUPATEN BINTAN, KEPULAUAN RIAU)
(FISIPOL UMY, 2010-08-14)Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan institusi teknis Pemerintah Daerah yang secara langsung bertanggung jawab dalam rangka perencanaan pembangunan di daerah. BAPPEDA berkedudukan sebagai unsur penunjang Pemerintah ... -
PELAKSANAAN FUNGSI PENDIDIKAN POLITIK PDI PERJUANGAN KEPADA MASYARAKAT DI KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2015-2016
(FISIP UMY, 2017-12-18)Partai politik sebagai organisasi politik dibentuk dengan tujuan khusus. Bisa juga di definisikan sebagai sekumpulan orang yang memiliki tujuan di bidang politik yang sama. Sedangkan fungsi dari partai politik menurut UU ... -
PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN DAN MEDIASI LEMBAGA OMBUDSMAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYKARTA TAHUN 2015
(FISIPOL UMY, 2016)Pengawasan dijadikan suatu alat untuk mengontrol pelayanan publik pengawasan sendiri diarahkan untuk menghindari pelanggaran atau penyelewengan. Definisi pengawasan proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan ... -
PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) TERHADAP APBD KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2011
(FISIPOL UMY, 2012-08-09)Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan DPRD terhadap PBD kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2011 telah berjalan dengan baik, akan tetapi secara ideal belum sepenuhnya memenuhi indikator kinerja responsibilitas, ... -
PELAKSANAAN FUNGSI, TUGAS, WEWENANG CAMAT DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TAHUN 2013 (STUDI KASUS: KECAMATAN KASIHAN)
(FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2014-04-24)Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah kegiatan untuk meningkatkan kualitas masyarakat miskin dalam kehidupannya untuk meningkatkan ekonomi yang lebih maju dan masyarakat yang berdaya. Kabupaten Bantul adalah salah satu ... -
PELAKSANAAN KEBIJAKAN RELOKASI PEDAGANG KAKILIMA (PKL) KOTA YOGYAKARTA
(FISIPOL UMY, 2010-04-20)Dari hasil akhir yang didapat dalam penelitian ini dapat dikemukakan bahwa pelaksanaan kebijakan relokasi PKL ke Pasar Klithikan Pakuncen merupakan kebijakan yang bisa dikategorikan ideal, karena kebijakan yang dilaksanakan ... -
PELAKSANAAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (EKPPD) (STUDI KASUS KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2013)
(FISIPOL UMY, 2016)Skripsi ini mengambil judul “PELAKSANAAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (EKPPD)( STUDI KASUS KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2013)”. Seiring banyaknya prestasi yang diraih oleh Pemerintah Kota Yogyakarta, seperti Wajar ... -
PELAKSANAAN PELAYANAN IZIN GANGGUAN DI DINAS PERIZINAN KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2016
(FISIPOL UMY, 2016)Pelaksanaan pelayanan izin gangguan di Dinas Perizinan Kota Yogyakarta, dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Publik (SPP), dalam pelaksanaannya ada beberapa indikator yang mempengaruhi ... -
PELAKSANAAN PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI ( STUDI KASUS : DI KABUPATEN BANTUL TAHUN 2015)
(FISIPOL UMY, 2016)Pelaksanaan penilaian prestasi kerja di Kabupaten Bantul tahun 2015 dilakukan melalui sistem aplikasi penilaian prestasi kerja PNS secara online. Penilaian prestasi kerja tersebut bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan ...