Browsing Department of Government Science by Title
Now showing items 99-118 of 1083
-
ANALISIS PELAKSANAAN MUTASI JABATAN DI PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
(FISIP UMY, 2017-12-16)Dalam mengelola Aparatur Sipil Negara (ASN) terdapat kebijakan dari pemerintah yaitu mutasi yang bertujuan sebagai perwujudan dari dinamika instansi yang dijadikan sebagai salah satu cara untuk mecapai tujuan. Menurut UU ... -
ANALISIS PELAKSANAAN PROGRAM ZONASI SEKOLAH UNTUK PEMERATAAN KUALITAS PENDIDIKAN DI KABUPATEN WONOGIRI UNTUK JENJANG SMA
(FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2019-03)Sesuai dengan program Jokowi – JK yang tetuang dalam nawacita presiden menyebutkan bahwa dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia dapat dilakukan melalui pendidikan yang mengusung jargon Indonesia Pintar dan ... -
ANALISIS PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI (TUPOKSI) BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) MASA JABATAN 2012-2018 DESA NGESTIHARJO TAHUN 2012-2016 (STUDI KASUS DESA NGESTIHARJO KECAMATAN KASIHAN KABUPATEN BANTUL)
(FISIPOL UMY, 2017-05-08)Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang dulunya merupakan badan perwakilan desa merupakan mitra pemerintah desa yang solid dalam membangun dan mensejahterakan rakyat. Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa diharapkan ... -
ANALISIS PELANGGARAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2005 TENTANG IZIN GANGGUAN (HO) DI KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2014-2016
(FISIPOL UMY, 2017-08-11)Pelanggaran perda adalah perbuatan yang bersifat melawan, melanggar dan menyimpang yang dilakukan oleh seseorang atas dasar kesadaran. Pelanggaran oleh setiap orang itulah yang disebut sebagai proses alami yang pasti akan ... -
ANALISIS PELAYANAN PUBLIK BAGI LANJUT USIA DI KABUPATEN BANTUL TAHUN 2016 (STUDI TENTANG PELAYANAN DI PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA UNIT BUDI LUHUR YOGYAKARTA OLEH DINAS SOSIAL)
(FISIPOL UMY, 2017-05-10)Lansia sebagai warga negara juga mempunyai hak dan kewajiban yang sama sebagai makhluk sosial dan tentunya mempunyai kedudukan yang sama dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Lansia menurut Undang-Undang Nomor 13 ... -
ANALISIS PEMASARAN POLITIK PASANGAN HARYADI SUYUTI-IMAM PRIYONO PADA PEMILUKADA YOGYAKARTA TAHUN 2011
(FISIPOL UMY, 2012-04-19)HASIL PENELITIAN MENUNJUKKAN BAHWA POSITIONING YANG DILAKUKAN LEBIH MENCITAKAN PADA PRO PENETAPAN DAN PENGALAMAN DARI INCUMBENT HARYADI SUYUTI DAN FAKTOR-FAKTOR LAIN YANG MENDUKUNG KEMENANGAN ANTARA LAIN PERAN ISTRI HARYADI ... -
ANALISIS PEMBENTUKAN SEKOLAH LEGISLATIF SEBAGAI SARANA PENDIDIKAN POLITIK KADER
(FISIP UMY, 2017-05-12)Skipsi ini berjudul “Analisis Pembentukan Sekolah Legislatif Sebagai Sarana Pendidikan Politik kader studi kasus anggota legislatif Partai Nasdem kota Tidore Kepulauan Priode 2014- 2019. Latar belakang masalah penelitian ... -
ANALISIS PEMBERDAYAAN DAN PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KABUPATEN BANTUL
(FISIPOL UMY, 2014-12-26)Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Mendeskripsikan dan menganalisis pemberdayaan dan penataan pedagang kaki lima di Kabupaten Bantul, 2) Mendeskripsikan dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pemberdayaan dan ... -
ANALISIS PEMBERDAYAAN PERAN DAN FUNGSI KECAMATAN DI KECAMATAN BANJARMANGU KABUPATEN BANJARNEGARA PASCA DITETAPKANNYA PERDA NO 18 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN KABUPATEN BANJARNEGARA
(FISIPOL UMY, 2013-08-28)Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemberdayaan peran dan fungsi kecamatan Banjarmangu pasca ditetapkannya perda Banjarnegara belum optimal, kewenangan tersebut belum bisa dijalankan secara praktis, hal ini ... -
ANALISIS PEMBIAYAAN DANA KAMPANYE PARTAI GERINDRA KOTA PEKALONGAN PADA PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2014
(FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2015-04-23)Perubahan penggunaan sistem pemilu proporsional tertutup menjadi terbuka berdampak pada pengaturan dana kampanye, mengingat pada sistem pemilu proporsional daftar tertutup, peran partai politik sangat besar. Sedangkan pada ... -
ANALISIS PENATAAN KELEMBAGAAN DI KABUPATEN SLEMAN DENGAN MERESPON PP NO 18 TAHUN 2016 SKRIPSI Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Derajat Sarjana Ilmu Pemerintahan Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Disusun Oleh : Andri Sandria 20140520174 PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA TAHUN
(FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018)Latar belakang dilakukannya penelitian ini adalah dengan melihat terjadinya penambahan pada jumlah Dinas yang berjumlah 21 Dinas dari 13 Dinas pada Peraturan Daerah sebelumnya, sehingga secara konsep kelembagaan yang ... -
ANALISIS PENERAPAN AKUNTABILITAS KEUANGAN DESA DALAM SISTEM INFORMASI DESA ( SID ) TAHUN 2016
(FISIP UMY, 2017-05-12)Keuangan desa merupakan hal yang begitu strategis bagi desa maupun bagi pemerintahan di atas desa yaitu kabupaten, pentingnya keuangan desa di tegaskan deangan adanya Undang-Undang Tentang Desa Nomor 6 Tahun 2014. Apa ... -
ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DALAM PEMBANGUNAN DI DESA NGEPOSARI, KECAMATAN SEMANU, KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2015
(FISIP UMY, 2016-12-10)Dengan melihat kembali Undang Undang No 06 dan Permendagri No 13 Tahun 2014 Pemerintah ingin mengamanatkan kepada Pemerintah Desa agar dapat mengelola keuangan desa dengan sebaik-baiknya untuk pembangunan desa dan masyarakat ... -
ANALISIS PENGELOLAAN SAMPAH (Studi Kasus di Daerah Perbatasan Kabupaten Cirebon) Tahun 2014 – 2016
(FISIP UMY, 2016-12-09)Masalah lingkungan telah menjadi perhatian internasional, bahkan kepopulerannya sejajar dengan HAM dan Demokrasi. Jumlah penduduk yang besar dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi mengakibatkan bertambahnya volume sampah. ... -
ANALISIS PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI DI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2014 (STUDI PENELITIAN: PENILAIAN SASARAN KERJA PEGAWAI DAN PERILAKU KERJA PEGAWAI )
(FISIPOL UMY, 2017-05-10)Penilaian prestasi kerja yang dulunya menggunakan DP3 telah digantikan dengan penilaian prestasi kerja menggunakan SKP, PKP. Hal ini terjadi karena penilaian DP3 terlalu abstrak untuk diukur penilaiannya. Bukan hanya itu ... -
ANALISIS PERAN BUPATI DALAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN DI KABUPATEN BANTUL (Studi Kasus Pada Bupati Hj. Sri Surya Widati dalam Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Kabupaten Bantul Tahun 2010-2015)
(FISIPOL UMY, 2016)Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa setiap daerah dipimpin oleh kepala pemerintahan yang disebut Kepala Daerah. Dalam sebuah Daerah, kemajuan Daerah tersebut tidak terlepas dari sosok Kepala Daerah ... -
ANALISIS PERAN DAN FUNGSI BADAN KEHORMATAN DALAM MENEGAKKAN KODE ETIK ANGGOTA DPRD KOTA YOGYAKARTA PERIODE 2009-2014
(FISIPOL UMY, 2013-12-16)Etika publik adalah filsafat praksis yang mengatur standar atau norma yang menentukan baik-buruk dan benar-salah suatu perilaku, tindakan, dan keputusan dalam menjalankan tanggung jawab pada organisasi publik. Sevagai etika ... -
ANALISIS PERAN DAN FUNGSI KPU BANTUL DALAM PEMILIHAN LEGISLATIF TAHUN 2009
(FISIPOL UMY, 2010-04-21)Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran dan fungsi KPU Bantul sebagai pelaksana pemilu Legislatif tahun 2009 meliputi pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih, pendaftaran peserta pemilu dan penetapan ... -
ANALISIS PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 2016 TENTANG KEBIJAKAN HUKUMAN KEBIRI BAGI PELAKU KEJAHATAN SEKSUAL
(FISIP UMY, 2017-12-18)Kejahatan seksual dan kekerasan seksual pada anak akhir-akhir ini semakin marak terjadi di Indonesia dimana setiap tahunnya mengalami peningkatan yang cukup tinggi. Kejahatan seksual merupakan kejahatan yang tidak manusiawi ... -
ANALISIS PERGERAKAN ALUMNI 212 DALAM MENDUKUNG KEMENANGAN PASANGAN ANIES BASWEDAN DAN SANDIAGA SALAHUDDIN UNO PADA PILGUB DKI JAKARTA TAHUN 2017
(FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018-12-11)Pemilihan umum merupakan salah satu bentuk perwujutan dari negara demokrasi, pemilihan umum itu sendiri dilakukan untuk menentukan siapa pemimpin daerah yang akan datang. Pemilihan umum 2017 diikuti oleh 18 kota, 76 kabupaten ...