Search
Now showing items 11-20 of 38
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO 13 TAHUN 2012 TENTANG KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2015-04-24)
Hasil dari penelitian tentang Implementasi Undang-undang keistimewaan tersebut masih belum terlaksana secara maksimal dikarenakan Undang-undang tersebut masih dikatakan baru sehingga belum banyak actor yang mengerti dan ...
STRATEGI PELEMBAGAAN GOOD GOVERNANCE DALAM PROSES PEMILU LEGISLATIF DI JAWA BARAT TAHUN 2014
(FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2015)
Jawa Barat sebagai salah satu Provinsi yang memiliki jumlah Kabupaten
sebanyak 17 dan Kota sebanyak 9. Sementara jumlah TPS pada Pemilu Legislatif
2014 lalu sebanyak 90.918. Tentunya semakin banyak TPS maupun ...
STRATEGI PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DALAM MEMAKSIMALKAN RUANG TERBUKA HIJAU KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2014-2015
(2015)
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi pemerintah kota yogyakarta dalam memaksimalkan ruang terbuka hijau. Desain penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif adalah penelitian ...
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGENDALIAN PERTUMBUHAN PENDUDUK DIKOTA YOGYAKARTA TAHUN 2012-2014
(FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2015)
Pertumbuhan penduduk kota yogyakarta secara bertahap berkurang,tetapi angkanya masih relatif tiggi.upaya mengendalikan laju pertumbuhan penduduk dapat diturunkan dari waktu ke waktu.kota yogyakarta berpaluang untuk mewujudkan ...
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI IMPLEMENTASI PROGRAM BEDAH RUMAH GERAKAN GOTONG ROYONG RAKYAT BERSATU (GENTONG REMBES) DI KABUPATEN KULONPROGO TAHUN 2013-2014
(FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2015)
Kebutuhan papan masih banyak diantara masyarakat Kulonprogo yang mempunyai
rumah tidak layak huni. Di dalam konstitusi kita telah diatur menurut pasal 5 ayat (1) UU no
4 tahun 1992 tentang perumahan dan pemukiman setiap ...
REFORMASI BIROKRASI dan PROFESIONALISME APARATUR SIPIL NEGARA di DIY (Studi Kasus : Biro Organisasi dan BKD DIY tahun 2014)
(FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2015)
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Reformasi birokrasi
dan profesionalime aparatur negara. Reformasi Birokrasi merupakan solusi untuk
membenahi birokrasi agar menjadi akuntabel dan prefesional dalam ...
PERANAN ORGANISASI MAHASISWA DALAM PEMBANGUNAN POLITIK DAERAH (Studi Kasus Kontribusi Organisasi Mahasiswa Himpunan Mahasiswa Cilacap di Yogyakarta (HIMACITA) periode 2012-2013 )
(FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2015-04-11)
Skripsi ini mengambil judul “Peranan Organisasi Mahasiswa Dalam
Pembangunan Politik Daerah ( Studi Kasus Kontribusi Organisasi Mahasiswa
“Himpunan Mahasiswa Cilacap di Yogyakarta (HIMACITA) periode 2012-2013).
Berbicara ...
PENGARUH BUDAYA POLITIK TERHADAP PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM PILPRES 2014 DI KECAMATAN BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL”
(FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2015)
Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden adalah pemilihan umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dalam Negara Kesatuan republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun ...
KINERJA PELAYANAN KESEHATAN (Studi Kasus Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang Barat 2011-2014)
(FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2015-12-22)
Kabupaten Tulang Bawang Barat merupakan Kabupaten Baru yang lahir pada
tanggal 29 oktober 2008, Dengan luas wilayah dan besar nya jumlah penduduk tentulah
banyak permasalahan yang tejadi di Kabupaten Tulang Bawang Barat, ...
ANALISIS PEMBIAYAAN DANA KAMPANYE PARTAI GERINDRA KOTA PEKALONGAN PADA PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2014
(FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2015-04-23)
Perubahan penggunaan sistem pemilu proporsional tertutup menjadi terbuka berdampak pada pengaturan dana kampanye, mengingat pada sistem pemilu proporsional daftar tertutup, peran partai politik sangat besar. Sedangkan pada ...