Search
Now showing items 301-310 of 333
EFEKTIFITAS WORLD HEALTH ORGANIZATION FRAMEWORK CONVENTION ON TOBACCO CONTROL (WHO FCTC) DI DALAM PENURUNAN ANGKA KONSUMSI ROKOK TEMBAKAU DI MALAYSIA
(FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2019-05-15)
Framework convention on tobacco control (FCTC) by World Health Organization (WHO) has been running for more than a decade and has been ratified by more than 180 countries, as well as Malaysia in the Southeast Asia under ...
KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA DALAM PROSES LEGALISASI MASYARAKAT KETURUNAN INDONESIA (RIN) YANG BERADA DI MINDANAO SELATAN TAHUN 2016-2018
(FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2019-07-13)
There are 8.745 Indonesian descents that have registered in Southern Mindanao but only 2.425 that finally registered as Indonesian descents, threatened with no population. The state is still the main player that the community ...
PENINGKATAN KERJA SAMA MILITER JEPANG – AMERIKA MENGHADAPI PROVOKASI MILITER KOREA UTARA
(FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2019-07-13)
This research discusses about the Increasing Japanese –
American Military Cooperation to Facing North Korea’s
Military Provocation. The purpose of this research is to
analyze and find out about the increasing of Japan ...
RESPON CANADA TERHADAP KEBIJAKAN CANADAUNITED STATES SAFE THIRD COUNTRY AGREEMENT PADA PEMERINTAHAN DONALD TRUMP
(2019-07-13)
Penelitian ini menganalisis tentang bagaimana respon
Kanada terhadap Safe Third Country Agreement pada masa
pemerintahan Donald Trump. Perjanjian antara Kanada dan
Amerika yang mengatur keluar masuknya pengungsi ...
UPAYA PEMERINTAH FILIPINA PADA MASA RODRIGUE DUTERTE DALAM MENANGANI KONFLIK MINORITAS BANGSAMORO TAHUN 2016-2018
(FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2019-07-18)
Upaya perjanjian damai yang dilakukan pemerintah
Filipina terhadap konflik minoritas muslim Bangsamoro kerap
menemukan jalan buntu dan ketidaksesuaian tujuan dari kedua
belah pihak. Oleh karena itu, Pemerintahan Duterte ...
PERAN DAN PENCAPAIAN WITNESS ORGANIZATION DALAM MENGADVOKASI HAK ASASI MANUSIA MELALUI OUTREACH VIDEO DI MEDIA SOSIAL TAHUN 2010-2017
(FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2019-07-13)
Tindak pelanggaran terhadap hak asasi manusia (HAM) masih banyak terjadi di berbagai belahan dunia, dan masih kerap kali diabaikan. Makalah ini membahas empat kasus pelanggaran HAM, yaitu kekerasan terhadap manula di Amerika ...
PROTECTIONISM POLICY OF THE UNITED STATES UNDER TRUMP’S ADMINISTRATION TOWARD JAPAN
(FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2019-07-13)
This Study aims to find out the reason of protectionism policy of the United States under Trumps administration able to impacts to Japan. In the protectionism that Trump did there are several actions conducted such as ...
PERAN FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION (FAO) DALAM MENGATASI KRISIS PANGAN DI NIGERIA TAHUN 2016-2018
(FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2019-05-15)
Penelitian ini berusaha menjelaskan dan
mendiskripsikan bagaimana peran dari Food and Agriculture
Organizationi (FAO) dalam mengatasi krisis pangan yang
terjadi di Nigeria dari tahun 2016-2018. Sebagai organisasi
internasional ...
PENGARUH AMERICAN ISRAEL PUBLIC AFFAIRS COMMITTEE (AIPAC) TERHADAP KEBIJAKAN PEMINDAHAN KEDUTAAN BESAR AMERIKA SERIKAT UNTUK ISRAEL KE YERUSALEM DI ERA PRESIDEN DONALD TRUMP
(FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2019-07-13)
This research aim to describe the American-Jewish interest group, AIPAC, which has a major influence on US foreign policy, specifically into Israel’s interests. President Trump has since fully supported Israel, and promised ...
INDONESIA RESPONSE TOWARDS CHINA’S BELT AND ROAD INITIATIVE
(FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2019-07-13)
Indonesia is an archipelago country consist of 70% sea and 30% land territory. Under Joko Widodo administration, Indonesia has strong vision with the idea NAWACITA. NAWACITA is a term to describe nine priority programs ...