Upaya perjanjian damai yang dilakukan pemerintah Filipina terhadap konflik minoritas muslim Bangsamoro kerap menemukan jalan buntu dan ketidaksesuaian tujuan dari kedua belah pihak. Oleh karena itu, Pemerintahan Duterte berjanji akan mewujudkan perdamaian bagi kaum minoritas Bangsamoro. Duterte melanjutkan berbagai upaya negosiasi dan mediasi yang lebih demokratis dari upaya Pemerintah sebelumnya dengan MNLF dan MILF. Kebijakan pemberian wilayah otonomi khusus bagi Bangsamoro menjadi solusi dalam meredam gerakan separatis Bangsamoro. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi pemerintah Filipina pada masa Rodrigue Duterte dalam mewujudkan perdamaian bagi konflik minoritas Bangsamoro yang berkepanjangan ini. Tulisan ini menggunakan teori resolusi konflik dan demokrasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan (library research). Data-data yang digunakan merupakan data sekunder. .