Definisi perjanjian terdapat dalam Pasal 1313 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa Perjanjian adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Dalam Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan dalam Pasal 11 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah menjelaskan bahwa PPIU dan jamaah umroh melakukan perjanjian sesuai dengan format yang telah ditentukan direktorat jendral dan ditandatangani oleh kedua belah pihak. Oleh karena itu dalam membuat perjanjian perjalanan ibadah umroh hendaknya dibuat secara tertulis. Namun dalam prakteknya PT. Gema Maghfiroh Abadi masih melakukan perjanjian secara lisan atau tidak tertulis. Dalam pelaksanaan perjanjian tersebut terjadi wanprestasi berupa melakukan apa yang diperjanjikan tapi terlambat. Keterlaambatan pemberangkatan jamaah umrah tentunya menimbulkan kerugian bagi jamaah dan PT. Gema Maghfiroh Abadi. Dalam penyelesaian wanprestasi tersebut menggunakan jalur Non Litigasi yaitu Musyawarah/mufakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif dan penelitian empiris. Penelitian normatif merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen kepustakaan, dengan menggunakan berbagai data sekunder dan penelitian empiris penelitian ini mengcangkup penelitian terhadap identifikasi hukum , serta proses-proses yang terjadi pada masyarakat. Penulis berkesimpulan bahwa PT. Gema Maghfiroh Abadi bertanggung jawab penuh terhadap jamaahnya atas terjadinya wanprestasi yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian ibadah umroh tersebut.