Penelitian yang berjudul “Kedudukan Gubernur Perempuan dalam Perspektif Konstitusi dan Paugeran Keraton Daerah Istimewa Yogyakarta” bertujuan untuk mengetahui bagaimana kedudukan gubernur perempuan dalam pandangan Konstitusi negara Indonesia dan pandangan Paugeran Kesultanan Yogyakarta. UUD 1945 mengamanatkan tidak boleh adanya peraturan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun sehingga dimungkinkan adanya gubernur perempuan. Sebaliknya, dalam Paugeran tidak dikenal istilah Sultanah, sehingga yang berhak memimpin Kesultanan adalah keturunan raja yang berjenis kelamin laki-laki. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yaitu dengan menggunakan metode studi pustaka dan wawancara terhadap beberapa narasumber yang ahli dalam hal tersebut. Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, yaitu memberikan gambaran atas objek terkait kedudukan gubernur perempuan dalam Konstitusi dan Paugeran, kemudian dilakukan analisis terhadap data tersebut dimana peneliti memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang bertujuan untuk mengungkap kebenaran dan memahami kebenaran terebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, dalam perspektif Kontitusi perempuan dapat menjadi seorang Gubernur sebagaimana yang tercantum dalam beberapa peraturan perundang-undangan dan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 88/PUU-XIV/2016. Kedua, dalam perspektif Paugeran penentuan tahta raja mengacu pada garis patriarki dan tidak pernah kepada garis matriarki. Namun demikian, jika terjadi perubahan peralihan kekuasaan dalam Paugeran maka harus ada persetujuan dari keluarga Kesultanan apakah paugeran yang diubah tersebut dapat diterima atau tidak. Oleh karena itu, untuk menyelesaikan segala permasalahan dan perselisihan suksesi kepemimpinan sebaiknya diadakan musyawarah antara Sultan dan keluarga Kesultanan. Dengan demikian terciptanya kewibawaan dan keharmonisan dalam internal Keraton dan masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta.