Perkembangan tentang maraknyaberita bohong saat ini sangat pesat. Berita bohong mudah tersebar karena didukung oleh teknologi yang juga semakin berkembang. Masyarakat saat ini dapat mengakses internet dimanapun dan kapanpun. Mudahnya mengakses internet tentu menimbulkan akibat positif dan negatif. Berita bohong adalah contoh akibat negatif dari kemudahan internet, karena internet dapat memudahkan pelaku penyebaran berita bohong dalam melancarkan aksinya di media sosial.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemidanaan terhadap pelaku penyebar berita bohong dan menyesatkan di media sosial serta bagaimana penanggulangan terhadap tindak pidana penyebaran berita bohong dan menyesatkan yang dilakukan di media sosial. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum Normatif yang meneliti kaidah atau aturan hukum sebagai suatu bangunan sistem yang terkait dengan suatu peristiwa hukum dengan cara meneliti bahan hukum sekunder (Buku, jurnal, hasil penelitian/wawancara). Hasil penelitian menunjukkan : Pemidanaan perkara tindak pidana penyebaran berita bohong dan menyesatkan rujukan yang digunakan untuk mengadili pelaku menggunakan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 JoUndang- Undang No. 19 tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2), dengan ancaman pidana pada Pasal 45. Penanggulangan tindak pidana penyebaran berita bohong dan menyesatkan yang dilakukan oleh pihak kepolisian yakni, pre-emtif berupa sosialisasi, preventif berupa cyber patrol dan represif berupa penegakan hukum terhadap pelaku peneyebar berita bohong dan menyesatkan.