Perda Kota Yogyakarta No.1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah telah memberikan sanksi tegas terhadap Wajib Pajak yang menunggak pajak reklame, namun sanksi yang diberikan belum mengurangi angka penunggakan pajak reklame. Untuk itu penelitian ini dilakukan untuk menguji seberapa efektif Perda Kota Yogyakarta No.1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah untuk mengurangi penunggakan pajak reklame. Penulis menggunakan jenis penelitian empiris yaitu peneliti yang dilakukan melihat bagaimana penerapan Perda Kota Yogyakarta No.1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah lalu menghubungkannya dengan fakta yang ada dilapangan, dengan melakukan wawancara kepada intansi terkait dan mengumpulkan data yang diperoleh dari hasil penelitian. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, dapat disimpulkan bahwa penerapan sanksi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta terkait ketidakpatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak reklame hanya menerapkan sanksi administrasi saja dan sanksi pidana hanya langkah atau upaya terakhir dan tidak didahulukan. Selain itu kepatuhan wajib pajak masih rendah dilihat dari banyaknya surat teguran yang dikeluarkan oleh Kantor BPKAD Kota Yogyakarta dan tiap wajib pajak yang menunggak tidak hanya ditegur satu kali. Hambatan yang terjadi terkait penerapan sanksi pajak reklame, antara lain tidak ada perda yang secara khusus membahas tentang pajak reklame. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah dari hasil penelitian ini yaitu, dengan dibuatnya perda tentang pajak reklame dan melakukan sosialisasi rutin kepada masyarakat.