Skripsi ini membahas mengenai proses penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak lebih mengutamakan restoratif justice/keadilan restoratif dalam proses penanganan perkara anak. Ancaman pidana yang mengancam anak adalah 15 tahun, sehingga tidak terpenuhinya syarat untuk anak mendapatkan proses diversi karena sanksi pidana nya di atas 7 (tujuh) tahun. Sehingga rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana proses penyidikan oleh Polresta Yogyakarta terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan serta pemenuhan perlindungan hakhak anak yang tidak mendapatkan diversi dalam proses penyidikan perkara tindak pidana pembunuhan di Polresta Yogyakarta. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh bahan pustaka, tulisantulisan ilmiah dan literatur yang berkaitan. Hasil dari data sekunder dikumpulkan dengan metode studi pustaka dan wawancara terhadap penegak hukum yang berkompeten yaitu Penyidik Polresta Yogyakarta. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisa dan disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam proses penyidikan terhadap anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan dilakukan proses peradilan dikarenakan tidak terpenuhinya syarat untuk mendapatkan proses diversi seperti yang dijelaskan di dalam Pasal 7 UU SPPA. Pemenuhan perlindungan hak-hak anak yang tidak mendapatkan diversi dalam proses penyidikan perkara tindak pidana pembunuhan di Polresta Yogyakarta yaitu anak diberikan hak nya untuk tetap beribadah, hak untuk giat belajar, serta mengembangkan potensi yang ada pada dirinya. Berdasarkan hasil penelitian, berkaitan dengan proses penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan dapat disimpulkan bahwa proses penyidikan dan perlindungan hak-hak anak di Polresta Yogyakarta telah sesuai dengan aturan yang berlaku, dimana proses penyidikan yang dilakukan terhadap anak yaitu menerima laporan dari masyarakat, membuat berkas laporan, berkas diserahkan kepada Badan Pemasyarakatan, diserahkan ke Lembaga Perlindungan Anak, kemudian diserahkan kepada kejaksaan. Pemenuhan perlindungan hukum hak-hak anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan telah dilaksanakan sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang ada.