Skripsi ini membahas mengenai penegakan hukum perizinan penginapan di kawasan Pantai Parangtritis sebagaimana yang sudah diatur dalam 04 Tahun 2014 pasal 7 ayat (1) dan pasal 8 yang menyatakan bahwa (1) Setiap orang atau badan yang akan menyelenggarakan usaha pariwisata wajib mendaftarkan usahannya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk. Sedangkan pada pasal 8 mengatur tentang permohonan pendaftaran usaha pariwisata yang menyatakan bahwa (1) Pemohon pendaftaran usaha pariwisata diajukan secara tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk. (2) Pemohon pendaftaran usaha pariwisata harus dilengkapi dengan persetujuan tetangga serta diketahui ketua RT (rukun tetangga) dan dukuh. Penelitian ini merupakan penelitian empiris, dimana metode yang dipakai menjadi gambaran sacara nyata seperti yang terjadi di lapangan, apakah telah sesuai dengan aturan yang berlaku atau menyimpang dari hukum yang sebenarnya. Data yang digunakan adalah data sekunder. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa peroses penegakan perizinan belum sepenuhnya berjalan sebagaimana mestinya,masih adanya oknum yang belum melaksanakan tanggung jawab untuk mengurus izin yang diperlukan