DISPARITAS PUTUSAN HAKIM TERHADAP ANGGOTA DPRD GUNUNGKIDUL DALAM KASUS PIDANA KORUPSI APBD 2004

DAMAYANTI, ROSHINTA

dc.contributor.advisor	ZUHDY, MUKHTAR
dc.contributor.author	DAMAYANTI, ROSHINTA
dc.date.accessioned	2019-08-21T03:49:26Z
dc.date.available	2019-08-21T03:49:26Z
dc.date.issued	2019-05-14
dc.identifier.uri	http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/28343
dc.description	Disparitas dalam penjatuhan putusan pidana tentu tidak melanggar hukum yang ada. Dalam hal demikian terdapat permaslaahan yang harus diperhatikan lagi, yaitu masalah pertimbangan hakim dalam memutus yang menyebabkan disparitas putusan. Disparitas putusan dilakukan karena adanya perbedaan antara terdakwa yang satu dengan yang lainnya dalam satu kasus. Dengan mengacu pada rumusan masalah yang ada yaitu bagaimana pertimbangan disparitas putusan hakim terhadap kasus pidana korupsi APBD 2004 di Kabupaten Gunungkiduldan bagaimana bentuk disparitas putusan dalam perkara pidana korupsi APBD 2004 di Kabupaten Gunungkidul. Penulis menggunakan jenis penelitian normatif. Teknis analisis data berupa metode prespektif yaitu metode analisis yang memebrikan penilaian (justifikasi) tentang obyek yang diteliti apakah benar atau salah apa yang seyogyanya menurut hukum. Hasil penelitian bahwa pertimbangan hakim terhadap disparitas putusan dan bentuk disparitas itu sendiri tidak menyimpang dengan Undang-Undang karena sesuai dengan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Kelengkapan bukti para terdakwa juga menjadi pertimbangan sendiri oleh hakim. Berdasarkan hasil penelitia dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan pidana yang menyebabkan disparitas putusan, yang berjalan sesuai dengan peraturan yang ada.	en_US
dc.description.abstract	Disparitas dalam penjatuhan putusan pidana tentu tidak melanggar hukum yang ada. Dalam hal demikian terdapat permaslaahan yang harus diperhatikan lagi, yaitu masalah pertimbangan hakim dalam memutus yang menyebabkan disparitas putusan. Disparitas putusan dilakukan karena adanya perbedaan antara terdakwa yang satu dengan yang lainnya dalam satu kasus. Dengan mengacu pada rumusan masalah yang ada yaitu bagaimana pertimbangan disparitas putusan hakim terhadap kasus pidana korupsi APBD 2004 di Kabupaten Gunungkiduldan bagaimana bentuk disparitas putusan dalam perkara pidana korupsi APBD 2004 di Kabupaten Gunungkidul. Penulis menggunakan jenis penelitian normatif. Teknis analisis data berupa metode prespektif yaitu metode analisis yang memebrikan penilaian (justifikasi) tentang obyek yang diteliti apakah benar atau salah apa yang seyogyanya menurut hukum. Hasil penelitian bahwa pertimbangan hakim terhadap disparitas putusan dan bentuk disparitas itu sendiri tidak menyimpang dengan Undang-Undang karena sesuai dengan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Kelengkapan bukti para terdakwa juga menjadi pertimbangan sendiri oleh hakim. Berdasarkan hasil penelitia dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan pidana yang menyebabkan disparitas putusan, yang berjalan sesuai dengan peraturan yang ada.	en_US
dc.publisher	FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA	en_US
dc.subject	Disparitas Putusan Hakim, Korupsi, Pertimbangan Hakim	en_US
dc.title	DISPARITAS PUTUSAN HAKIM TERHADAP ANGGOTA DPRD GUNUNGKIDUL DALAM KASUS PIDANA KORUPSI APBD 2004	en_US
dc.type	Thesis SKR FH 156	en_US