Peranan korban dalam tindak pidana psikotropika sangat penting untuk penyelesaian suatu kasus tindak pidana psikotropika. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini sangat penting untuk dilakukan agar dapat melihat kesesuain sistem perlindungan korban yang ada di Yogyakarta berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika serta kendala dalam pemenuhan hak-hak korban dalam upaya perlindungan korban tindak pidana psikotropika. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana peran korban dalam pengungkapan suatu tindak pidana psikotropika dan untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana upaya aparat penegak hukum dalam melindungi korban dalam tindak pidana psikotropika. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian normatif, yang meneliti kaidah atau aturan hukum sebagai suatu bangunan sistem yang terkait dengan suatu peristiwa hukum dengan cara meneliti bahan hukum sekunder. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dengan wawancara dan pengumpulan data meskipun pihak kepolisian telah berupaya memenuhi hak dari para penyalahguna psikotropika belum cukup maksimal dalam pemberian perlindungan bagi para korban, karena dalam sistem peradilan pidana di Indonesia masih memfokuskan kriminologi dalam setiap masalah pidana, kurangnya peranan viktimologi dalam mengkaji masalah tindak pidana mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak korban. Kesimpulan penulisan ini yakni Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta belum melakukan hal yang maksimal dalam perlindungan hukum terhadap korban penyalahguna psikotropika.