Perbatasan Indonesia – Papua New Guinea mengacu pada Deklarasi Raja Prusia (1885) yang membagi Papua menjadi dua wilayah administratif. Pembagian wilayah tersebut dilakukan dengan cara menarik garis lurus titik koordinat tertentu tanpa mempertimbangkan konsep kewilayahan. Akibatnya, wilayah perbatasan RI-PNG mengandung sejumlah persoalan seperti kondisi geografis perbatasan yang sulit dikelola, juga kepemilikan tanah ulayat masyarakat adat setempat yang telah menerobos batas-batas wilayah kedua negara. Setidaknya dua hal inilah yang membuat perbatasan RI-PNG menjadi begitu longgar dan kerap menjadi gerbang bagi kejahatan transnasional. Dengan merujuk pada kerjasama bilateral dalam pengelolaan kawasan perbatasan yang sudah dilakukan pemerintah Indonesia dengan negara-negara tetangga, penelitian ini bermaksud hendak menguji konsep Wilayah Bersama jika diterapkan di perbatasan RI-PNG.