| dc.contributor.author | SYAPUTRI, AULLY RACHMA | |
| dc.date.accessioned | 2019-12-03T06:39:09Z | |
| dc.date.available | 2019-12-03T06:39:09Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/30722 | |
| dc.description | Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengawasan pemerintah terhadap pembayaran upah pekerja yang ada di Kota Yogyakarta dan faktor-faktor yang menjadi hambatan pemerintah dalam melakukan pengawasan pembayaran upah pekerja. Metode penelitian menggunakan metode empiris. Sumber data terdiri dari data primer yaitu wawancara dan data sekunder yaitu hukum primer, sekunder dan tersier. Metode pengumpulan data melalui studi lapangan (wawancara) dan studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah yaitu Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam melakukan pembayaran upah pekerja sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Namun, pemerintah dalam melakukan pengawasan pembayaran upah pekerja di Kota Yogyakara mempunyai beberapa hambatan yaitu adanya pengusaha yang kurang mengerti mengenai sistem pengupahan dan adanya persahaan yang skalanya masih kecil sehingga belum mampu mencapai upah minimum. Kesimpulannya penelitian menyebutkan bahwa pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap pembayaran upah pekerja di Kota Yogyakarta sudah optimal dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Namun, terdapat beberapa faktor yang dapat menyebabkan proses pelaksanaan pengawasan pembayaran upah menjadi terhambat. | en_US |
| dc.description.abstract | Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengawasan pemerintah terhadap pembayaran upah pekerja yang ada di Kota Yogyakarta dan faktor-faktor yang menjadi hambatan pemerintah dalam melakukan pengawasan pembayaran upah pekerja. Metode penelitian menggunakan metode empiris. Sumber data terdiri dari data primer yaitu wawancara dan data sekunder yaitu hukum primer, sekunder dan tersier. Metode pengumpulan data melalui studi lapangan (wawancara) dan studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah yaitu Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam melakukan pembayaran upah pekerja sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Namun, pemerintah dalam melakukan pengawasan pembayaran upah pekerja di Kota Yogyakara mempunyai beberapa hambatan yaitu adanya pengusaha yang kurang mengerti mengenai sistem pengupahan dan adanya persahaan yang skalanya masih kecil sehingga belum mampu mencapai upah minimum. Kesimpulannya penelitian menyebutkan bahwa pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap pembayaran upah pekerja di Kota Yogyakarta sudah optimal dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Namun, terdapat beberapa faktor yang dapat menyebabkan proses pelaksanaan pengawasan pembayaran upah menjadi terhambat. | en_US |
| dc.publisher | FH UMY | en_US |
| dc.subject | PENGAWASAN PEMERINTAH | en_US |
| dc.subject | PENGUPAHAN | en_US |
| dc.subject | UPAH MINIMUM | en_US |
| dc.title | PENGAWASAN PEMERINTAH TERHADAP PEMBAYARAN UPAH PEKERJA DI KOTA YOGYAKARTA | en_US |
| dc.type | Thesis
SKR
FH
253 | en_US |
