Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui partisipasi publik dalam pilkada Kabupaten Bantul tahun 2015. Hal ini dikarenakan Kabupaten Bantul merupakan salah satu daerah yang mengikuti pilkada serentak pertama yang diselenggarakan dalam lingkup nasional pada tahun 2015, sehingga sangat menarik untuk diteliti oleh penulis tentang bagaimana partisipasi masyarakat dalam pilkada tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang bersifat normatif-empiris yaitu penelitian hukum yang memperoleh datanya dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan penelitian hukum yang menggunakan sumber data sekunder atau data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan. Lokasi penelitian dilakukan di KPU Kabupaten Bantul, Bawaslu Kabupaten Bantul, Kantor Desa Tamantirto, dan Kantor Desa Tirtonirmolo. Berdasarkan hasil penelitian ini bahwasanya partisipasi masyarakat dalam pilkada tahun 2015 di Kabupaten Bantul ini merupakan pencapaian partisipasi yang paling tinggi dibandingkan dengan kabupaten lain di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang juga menyelenggarakan pilkada pada tahun 2015 lalu. Akan tetapi target yang diberikan KPU pusat kepada KPU DIY belum tercapai secara maksimal dikarenakan banyak hal. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pilkada Kabupaten Bantul tahun 2015, salah satu permasalahan yang mungkin terjadi setiap penyelenggaraan pilkada, yaitu banyaknya pelanggaran terhadap proses teknis pelaksanaannya. Permasalahan pilkada sesungguhnya tidak hanya karena banyaknya pelanggaran terhadap proses teknisnya, tetapi juga ada pada kurang maksimalnya partisipasi pemilih yang disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya, yaitu faktor administrasi dan faktor golput. Partisipasi masyarakat dalam pilkada sejatinya dapat membuat dampak yang penting untuk penyelengaraan pemerintahan ke depannya karena dapat menentukan sebuah daerah akan mengalami kemajuan atau jalan ditempat bahkan mengalami penurunan.