Upaya alternatif yang dilakukan Pemerintah untuk menanggulangi Pengangguran dan kelangkaan kerja adalah dengan menempatkan Pekerja tersebut untuk Bekerja di Luar Negeri. Penempatan Pekerja untuk bekerja di Luar Negeri adalah untuk mewujudkan hak dan kesempatan bekerja untuk mendapatkan upah yang layak,untuk meningkatkan kesejahteraan. Sehubungan dengan Peningkatan dan Penempatan Pekerja Migran ke Luar Negeri,digambarkan bahwa banyak kendala dan masalah,dilihat dari sisi Perlindungan nya. Perlindungan Sebelum Bekerja,Perlindungan Selama Bekerja, Perlindungan Setelah Bekerja. Penelitian yang dilakukan ialah Normatif,dengan melakukan wawancara beberapa Narasumber. Lokasi Penelitian di Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja (BP3TKI) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, mewawancarai Narasumber dari Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan (Sri Purwanti) dan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sleman, wawancara Narasumber dari Seksi Penempatan Tenaga Kerja (Rimurhani). Hasil Penelitian yang dilakukan,menyimpulkan Pemerintah melakukan Memoratorium Pekerja di sektor Informal dan Moratorium Malaysia dan Saudi Arabia,dikarenakan mengatisipasi dalam kekerasan pada calon PMI dengan tidak mengizinkan bekerja di sektor Informal. Memberangkatkan Pekerja Migran yang formal dengan meningkatkan kualitas Pekerja Migran melalui Pendidikan dan Pelatihan Kerja. Pemerintah memfasilitasi pemenuhan hak PMI selama bekerja di Negara setempat, memberikan pendampingan, mediasi, advokasi, dan pemberian bantuan hukum. Pemerintah Pusat dan Daerah memfasilitasi kepulangan Pekerja Migran Indonesia sampai daerah asal,Penyelesaian Hak yang belum terpenuhi,memfasilitasi pengurusan PMI yang sakit atau meninggal dunia.