Perbuatan klitih disertai kejahatan yang terjadi di Bantul telah membuat keresahan banyak masyarakat. Pelaku klitih sebagaian besar dilakukan pelajar (SMA) atau (SMK) dengan cara bergerombol beraksi malam atau sore hari, mereka melakukan atas dasar balas dendam. Berdasarkanlatarbelakang tersebut terdapat permasalahan tentang kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan perbuatan klitih yang disertai dengan kekerasan pada Wilayah Hukum Kabupaten Bantul dan dasar hakim dalam menjatuhkan utusan pidana perbuatan klitih yang disertai tindak kejahatan di Wilayah Hukum Kabupaten Bantul. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yangmenggunakan teknik pengumpulan data terdiri dari wawancara, studi pustaka yang berpandu bahan hukum primer, sekunder, tersier dan kemudian dianalisis. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan perbuatan klitih yang disertai dengan kekerasan pada WilayahHukum Kabupaten Bantul yaitu dengan melakukan Upaya Non Penal (preventif) dan Upaya Penal represif (upaya penangulangan kejahatan setelah terjadi kejahatan) dan dasar hakim dalam menjatuhkan utusan pidana perbuatan klitih yang disertai tindak kejahatan di Wilayah Hukum Kabupaten Bantul yaitu hakim harus memperhatikan hal yang memberatkan dan meringankan, dan memperhatikan sikap baik dan jahat terdakwa.