Browsing 04. LECTURERS ACADEMIC ACTIVITIES by Title
Now showing items 2214-2233 of 5182
-
KEBERHASILAN PROGRAM KREDIT PENGUATAN MODAL USAHA KELOMPOK (PMUK) PADA USAHATANI BAWANG MERAH DI KABUPATEN BANTUL
(2006)The limited of farmers’ capital own is one of several constrains faced shallot farmers in Bantul to reach the high production. PMUK credit program is local goverment program purposed to improve the performance of paddy, ... -
KEBIJAKAN ANGGARAN DANA KEISTIMEWAAN
(Journal of Governance and Public Policy, 2016)Asacountrywheretheeconomicsystemstilldependonfinancingof thepublicsector,theexpectationthatdecentralization policy in Indonesia can improve significantly society welfare has not been fulfilled yet. Happened in ... -
KEBIJAKAN APLIKASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP SEHUBUNGAN KEGIATAN KORPORASI
(2009)This research aims investigating and describing the factors influencing the policy of legal protection implementation of the EC victims done by corporate -
KEBIJAKAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) PEMERINTAH DAERAH DALAM PERSPEKTIF TEORI KELEMBAGAAN: STUDI DI DIY DAN PROVINSI JAWA TENGAH
(UNIVERSITAS ANDALAS, PADANG SUMATERA BARAT, 2016-09-28)This study aims to identify and evaluate the condition of existing CSR policies in Yogyakarta and Central Java province in the perspective of institutional theory. To answer these objectives, the research method used is a ... -
KEBIJAKAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) PEMERINTAH DAERAH DALAM PERSPEKTIF TEORI KELEMBAGAAN: STUDI DI DIY DAN PROVINSI JAWA TENGAH
(Universitas Andalas Padang, 2016-09)Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi kondisi eksisting kebijakan CSR di DIY dan Provinsi Jawa Tengah dalam perspektif teori kelembagaan. Untuk menjawab tujuan tersebut, maka ... -
KEBIJAKAN FISKAL INDONESIA DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM: STUDI KASUS DALAM MENGENTASKAN KEMISKINAN
(JESP: Jurnal Ekonomi & Studi UMY, 2012-04-01)Poverty reduction efforts can be encapsulated in one sentence, namely "give opportunities to the poor families and communities to overcome their problems independently." This means the government has to reposition their ... -
KEBIJAKAN JEJAMOU NGEBANGUN SAI BUMI NENGAH NYAPPUR DI KABUPATEN TUILANG BAWANG, LAMPUNG
(2015)Penelitian ini bertujuan menjelaskan local wisdom yang ddn di Kabupaten Tulang Bawang, berdasatkan kekayaan budaya Megaou Pok (Empat Marga) yang ada di Lampung, yang terdiri dari falsafah hidup Piil Senggui. Dimana di dalam ... -
Kebijakan Majelis Dikdasmen PWM (Digitalisasi)
(2019-06-29) -
KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH TERPADU UNTUK MENINGKATKAN NILAI EKONOMI BAGI MASYARAKAT DI DAERAH
(Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2017-05-22)Penelitian ini bertujuan untuk meneliti dan mengkaji serta menganalisis regulasi dan pengelolaan sampah terpadu untuk kemudian dapat merumuskan konsep pengelolaan sampah terpadu yang bernilai ekonomis di Daerah Istimewa ... -
KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH TERPADU UNTUK MENINGKATKAN NILAI EKONOMI BAGI MASYARAKAT DI DAERAH (Studi Kasus Pengelolaan Sampah di DIY)
(Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2017-06)Penelitian ini bertujuan untuk meneliti dan mengkaji serta menganalisis regulasi dan pengelolaan sampah terpadu untuk kemudian dapat merumuskan konsep pengelolaan sampah terpadu yang bernilai ekonomis di Daerah Istimewa ... -
KEBIJAKAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT INDUSTRI: STUDI KASUS IMPLEMENTASI PROGRAM TEGAL BISNIS
(Master of Government Affairs and Administration, Post Graduate Program, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia collaborate with Asia Pacific Society For Public Affairs (APSPA) http://apspa.org, Asosiasi Dosen Ilmu Pemerintahan Indonesia (ADIPSI) http://www.adipsi.org/, Asosiasi Ilmu Pemerintahan Perguruan Tinggi Muhammadiyah (AIPPTM)http://aipptm.com/, Jusuf Kalla School Of Government (JKSG) http://jksg.umy.ac.id/., 2014-02-01)The purpose of this study is to look at the impact of the implementation of the policy Business Tegal. In evaluating the program Business Tegal viewed from the aspect of productivity policy, financial efficiency and level ... -
KEBIJAKAN REORGANISASI PERIZINAN UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI KOTA YOGYAKARTA
(Jurnal Studi Pemerintahan Vol.2 No.2, 2011-08-10)The purpose of this research was to evaluate the reorganization of the licensing policy to improve the quality of public services in the City Yoyakarta. The method used in this study was to evaluate the research methods ... -
KEBIJAKAN REORGANISASI PERIZINAN UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI KOTA YOGYAKARTA
(2011)tujuan riset ini adalah untuk mengevaluasi kebijakan reorganisasi perizinan untuk meningkatkan kualitas pelayanan punlik di kota yogyakarta. -
KEBIJAKAN REORGANISASI PERIZINAN UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI KOTA YOGYAKARTA
(2011)tujuan riset ini adalah untuk mengevaluasi kebijakan reorganisasi perizinan untuk meningkatkan kualitas pelayanan punlik di kota yogyakarta. -
KEBIJAKAN REORGANISASI PERIZINAN UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI KOTA YOGYAKARTA
(2011)tujuan riset ini adalah untuk mengevaluasi kebijakan reorganisasi perizinan untuk meningkatkan kualitas pelayanan punlik di kota yogyakarta. -
KEBIJAKAN REORGANISASI PERIZINAN UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI KOTA YOGYAKARTA
(2011)tujuan riset ini adalah untuk mengevaluasi kebijakan reorganisasi perizinan untuk meningkatkan kualitas pelayanan punlik di kota yogyakarta. -
KEBIJAKAN REORGANISASI PERIZINAN UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI KOTA YOGYAKARTA
(2011)tujuan riset ini adalah untuk mengevaluasi kebijakan reorganisasi perizinan untuk meningkatkan kualitas pelayanan punlik di kota yogyakarta. -
KEBIJAKAN REORGANISASI PERIZINAN UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI KOTA YOGYAKARTA
(2011)tujuan riset ini adalah untuk mengevaluasi kebijakan reorganisasi perizinan untuk meningkatkan kualitas pelayanan punlik di kota yogyakarta.