Search
Now showing items 1-10 of 15
KONFERENSI NASIONAL APPPTM DI PALEMBANG
(2016-05-25)
KUALITAS PELAYANAN E-KTP DI KANTOR KECAMATAN DEMPO
SELATAN KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2015
KONFERENSI NASIONAL APPPTM DI PALEMBANG
(2016-05-25)
KEWENANGAN KASULTANAN DALAM BIDANG PERTANAHAN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KUALITAS PELAYANAN E-KTP DI KANTOR KECAMATAN DEMPO SELATAN KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2015
(Asosiasi Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah (APPPTM), 2016-05)
Diberlakukannya sistem desentralisasi pada
daerah bertujuan untuk melaksanakan reformasi birokrasi
disegala lini. Reformasi tersebut diharapkan dapat
menciptakan pelayanan yang lebih mudah diakses oleh
masyarakat secara ...
KEBIJAKAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) PEMERINTAH DAERAH DALAM PERSPEKTIF TEORI KELEMBAGAAN: STUDI DI DIY DAN PROVINSI JAWA TENGAH
(Universitas Andalas Padang, 2016-09)
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi kondisi eksisting kebijakan CSR di DIY dan Provinsi Jawa Tengah dalam perspektif teori kelembagaan. Untuk menjawab tujuan tersebut, maka ...
PRIVATE SCHOOL’S RESPONSE TO GOVERNMENT POLICY A CASE STUDY OF CATHOLIC AND MUHAMMADIYAH PARTICIPATORY ROLES IN EDUCATION
(JOURNAL OF ASIAN REVIEW OF PUBLIC AFFAIRS AND POLICY, 2016-12)
Indonesian religion-based private schools are generally perceived either as highly elitist, targeted for the well-off group, with great school facilities and well-prepared teachers, or largely impover- ished, intended to ...
PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP LAYANAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN DI RSUD MORANGAN SLEMAN DIY
(Prodi Ilmu Pemerintahan Fisipol – UMY, 2016-02)
Act No. 24 of 2011 is in force since one January 2014 throughout the local government, is no exception Sleman
Yogyakarta. However, implementation of this BPJS still encountered many problems in the field. But the ...
INTEGRASI ANGGARAN RESPONSIF GENDER DALAM ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH (STUDI PADA ANGGARAN DINAS KESEHATAN KOTA MAKASSAR TAHUN ANGGARAN 2014)
(Journal of Governance and Public Policy, 2016-10-01)
The gap between gender equality policies and gender responsive budgeting is still ....in Indonesia’s
public finance (Sopanah,2004). This brings negative impacts to the society, in particular women,
because the proportion ...
TRANSPARANSI PENGELOLAAN ANGGARAN DAERAH DI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2014
(Prodi Ilmu Pemerintahan Fisipol – UMY, 2016-06)
The problems discussed in this study is the transparency of budget management in the area work unit (SKPD)
Bulukumba Lodging at the Department of Education, Youth and Sports Bulukumba, Department of Health, Office ...
KEBIJAKAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) PEMERINTAH DAERAH DALAM PERSPEKTIF TEORI KELEMBAGAAN: STUDI DI DIY DAN PROVINSI JAWA TENGAH
(UNIVERSITAS ANDALAS, PADANG SUMATERA BARAT, 2016-09-28)
This study aims to identify and evaluate the condition of existing CSR policies in Yogyakarta and Central Java province in the perspective of institutional theory. To answer these objectives, the research method used is a ...