Search
Now showing items 41-50 of 60
RESPON PEMERINTAH DAERAH ATAS KEBIJAKAN MORATORIUM CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL TERHADAP PENATAAN KELEMBAGAAN (STUDI KASUS DI PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL 2011-2014)
(Penyelenggara Asosiasi Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah (AMPPTM, 2015-05)
Permasalahan dalam birokrasi seperti embun dan inefesiensi yang ditengarai dengan struktur organisasi yang gemuk dan jumlah pegawai yang besar menyebabkan belanja untuk membiayai organisasi tersebut juga tinggi. Kebijakan ...
DINAMIKA KEBIJAKAN ANGGARAN PUBLIK: KONFIGURASI DAN DAMPAK TERHADAP PEMBANGUNAN DI DAERAH
(Asosiasi Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah (APPPTM), 2015-05)
Anggaran publik masih meniadi
persoalan besar di Indonesia. Baik
f,SS"r1, Pendapatan dan Belanja
lIetevertl* ( APBN) yang berad" ni- Pusat maupun Ar,ggu.*n
Pendapatan dan Belanja dl"r"h
(APBD) yang berada pada ...
THE DEVELOPMENT OF STATE CIVIL APPARATUS
(2016-12)
Human resources problems in Indonesia are: the
distribution of civil servants who are has not been spread evenly
based on competence, and there is still much accumulation of
civil servants in areas city. This study ...
ICONPO VI
(2016-08-11)
International Conference on Public Organization VI (ICONPO VI)
on “Information, Open Government, Democratic Governance, and Public Administration”
PELAKSANAAAN COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM DESA TANGGUH BENCANA (DESTANA) STUDI KASUS DI DESA PONCOSARI KECAMATAN SRANDAKAN KABUPATEN BANTUL
(Universitas Islam Riau, 2018-12)
Studi ini membahas pembentukan Desa Tangguh Bencana di Desa Poncosari, Kecamatan Srandakan, Kabupaten Bantul ditinjau dari Collaborative Governance. Tujuan penelitian adalah untuk mendeskripsikan bagaimana proses pembentukan ...
INTERNATIONAL CONFERENCE OF DECENTRALIZATION (ICODEC)
(2013-11-21)
International Conference of Decentralization (ICODEC)
COLLABORATIVE GOVERNANCE IN THE MANAGEMENT OF VILLAGE OWNED ENTERPRISES PONGGOK SUB DISTRICT POLANHARJO DISTRICT KLATEN CENTRAL JAVA 2016
(Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Tangerang, 2018-09)
The Law No. 6 of 2014 article 1 mention about the village-owned enterprises as the business entity which the
capital is owned by the village in order to be managed for community welfare.The government of village should
be ...
ICT INTEGRATION IN THE EDUCATIONAL SYSTEM OF PHILIPINES
(MIP - UMY, 2018-10)
Makalah ini bertujuan menyoroti keadaan integrasi
TIK ke sistem pendidikan Filipina, termasuk tantangan,
upaya, dan solusi yang mungkin. Penelitian ini merupakan
tinjauan atas dua karya ilmiah yang berfokus pada ...
ANALISIS BEST PRACTICE INOVASI PELAYANAN PUBLIK (STUDI PADA INOVASI PELAYANAN KUMIS MBAH TEJO DI KECAMTAN TEGALREJO KOTA YOGYAKARTA
(Departemen Administrasi Publik FISIP Universitas Padjadjaran, 2018-02)
Sampai saat sekarang ini masalah pelayanan publik menjadi perhatian bersama, dibutuhkan
sebuah formula dalam bentuk inovasi agar pelayanan publik menjadi lebih baik lagi. Inovasi
Pelayanan publik saat ini sudah menjadi ...
EFEKTIVITAS PROGRAM BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DALAM MENGENTASKAN KEMISKINAN DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL
(Journal of Governance and Public Policy, 2017-06-01)
Kabupaten Gunungkidul merupakan salah satu daerah yang berada dalam wilayah administratif Provinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta. Dalam hal kemiskinan Kabupaten Gunungkidul merupakan daerah termiskin diantara lima
Kabupaten/Kota ...