View Item 
      •   UMY Repository
      • 03. DISSERTATIONS AND THESIS
      • Students
      • Undergraduate Thesis
      • Faculty of Law
      • Department of Law
      • View Item
      •   UMY Repository
      • 03. DISSERTATIONS AND THESIS
      • Students
      • Undergraduate Thesis
      • Faculty of Law
      • Department of Law
      • View Item
      JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.

      PELAKSANAAN PENYELESAIAN SENGKETA PEGAWAI NEGERI SIPIL MELALUI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA

      Thumbnail
      View/Open
      COVER (103.1Kb)
      HALAMAN JUDUL (329.7Kb)
      HALAMAN PENGESAHAN (254.9Kb)
      ABSTRAK (116.1Kb)
      BAB I (214.7Kb)
      BAB II (292.3Kb)
      BAB III (213.9Kb)
      BAB IV (428.4Kb)
      BAB V (9.846Kb)
      DAFTAR PUSTAKA (224.8Kb)
      LAMPIRAN (1.865Mb)
      NASKAH PUBLIKASI (738.7Kb)
      Date
      2020-03-09
      Author
      WIDODO, ANDREA BRILLIANTO
      Metadata
      Show full item record
      Abstract
      Pelaksanaan penyelesaian sengketa pegawai negeri sipil (PNS) melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Yogyakarta setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan salah satu cara seorang PNS dalam membela kepentingan hukumnya untuk mencari keadilan baginya. Dalam hal ini seorang PNS dengan diberlakukan Undang-Undang a quo harus menempuh upaya administratif terlebih dahulu sesuai amanat yang tercantum dalam Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, secara lebih spesifik yang harus dilakukan PNS agar dapat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Yogyakarta yaitu menempuh upaya keberatan administratif, sehingga sengketa tersebut dapat menjadi kewenangan PTUN Yogyakarta. Namun PTUN Yogyakarta dalam mengadili sengketa PNS pada tahun 2018 seolah-olah mengesampingkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, sehingga dalam mengadili sengketa PNS tersebut bermuara pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Maka pada tahun 2019 dengan diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif dalam mengadili suatu sengketa PNS telah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Dengan demikian suatu pelaksanaan penyelesaian sengketa PNS di PTUN Yogyakarta ini mengalami beberapa faktor penghambat yang secara praktik di persidangan yaitu faktor para pihak, saksi, hakim, putusan, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan
      URI
      http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/34692
      Collections
      • Department of Law

      DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
      Contact Us | Send Feedback
      Theme by 
      @mire NV
       

       

      Browse

      All of UMY RepositoryCollectionsBy Issue DateAuthorsTitlesSubjectsThis CollectionBy Issue DateAuthorsTitlesSubjects

      My Account

      Login

      DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
      Contact Us | Send Feedback
      Theme by 
      @mire NV