Show simple item record

dc.contributor.advisorHIDAYAT, BENI
dc.contributor.authorPUSPITASARI, LILI
dc.date.accessioned2020-10-14T06:06:33Z
dc.date.available2020-10-14T06:06:33Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttp://repository.umy.ac.id/handle/123456789/35598
dc.descriptionUndang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung menjelaskan bahwa untuk menunjang pembangunan yang seimbang maka pemerintah perlu membentuk aturan mengenai bangunan gedung yaitu izin mendirikan bangunan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan penegakan hukum izin mendirikan bangunan dan faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam penegakan hukum izin mendirikan bangunan di Kabupaten Ciamis. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan melakukan wawancara secara langsung kepada narasumber dan mengumpulkan dokumen sebagai sumber informasi yang akan diteliti. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pelaksanaan dan penegakan izin mendirikan bangunan di Kabupaten Ciamis sudah sesuai dengan peraturan perundangundangan, dengan melakukan sosialisasi, safari perizinan dan bekerja sama dengan Kecamatan dan Desa. Namun lemahnya kesadaran masyarakat akan adanya izin mendirikan bangunan menjadi salah satu penghambat dalam pelaksanaan penegakan izin mendirikan bangunan di Kabupaten Ciamis. Dari penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum izin mendirikan bangunan sudah berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku walaupun masih ditemukan beberapa faktor penghambat dalam pelaksanaannya.en_US
dc.description.abstractUndang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung menjelaskan bahwa untuk menunjang pembangunan yang seimbang maka pemerintah perlu membentuk aturan mengenai bangunan gedung yaitu izin mendirikan bangunan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan penegakan hukum izin mendirikan bangunan dan faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam penegakan hukum izin mendirikan bangunan di Kabupaten Ciamis. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan melakukan wawancara secara langsung kepada narasumber dan mengumpulkan dokumen sebagai sumber informasi yang akan diteliti. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pelaksanaan dan penegakan izin mendirikan bangunan di Kabupaten Ciamis sudah sesuai dengan peraturan perundangundangan, dengan melakukan sosialisasi, safari perizinan dan bekerja sama dengan Kecamatan dan Desa. Namun lemahnya kesadaran masyarakat akan adanya izin mendirikan bangunan menjadi salah satu penghambat dalam pelaksanaan penegakan izin mendirikan bangunan di Kabupaten Ciamis. Dari penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum izin mendirikan bangunan sudah berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku walaupun masih ditemukan beberapa faktor penghambat dalam pelaksanaannya.en_US
dc.publisherFH UMYen_US
dc.subjectPENEGAKAN HUKUMen_US
dc.subjectPERIZINANen_US
dc.subjectMENDIRIKAN BANGUNANen_US
dc.titlePENEGAKAN HUKUM IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI KABUPATEN CIAMISen_US
dc.typeThesisen_US


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record