| dc.contributor.author | LATIF, IKHWAN RAHMATIKA | |
| dc.date.accessioned | 2020-10-23T02:52:35Z | |
| dc.date.available | 2020-10-23T02:52:35Z | |
| dc.date.issued | 2020-06-20 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/35766 | |
| dc.description | Tesis ini memaparkan upaya pemerintah dalam mengani konflik dan kualitas perdamaian yang dihasilkan pasca konflik bersenjata yang pernah terjadi di Aceh dan Mindanao selatan. Untuk menemukan jawaban dari artikel pertanyaan tersebut, penulis membandingkan kasus Aceh, dimana konflik bersenjata antara GAM (Gerakan Aceh Merdeka) dan Pemerintah Republik Indonesia yang telah berakhir dengan damai melalui Nota Kesepahaman (MoU) Helsinki; dan kasus di Filipina Selatan, dimana juga telah mencapai kesepakatan damai melalui Perjanjian Komprehensif tentang Bangsamoro (CAB) antara Pemerintah Republik Filipina dan Front Pembebasan Islam Moro (MILF). Penelitian ini dilakukan berdasarkan analisis dokumen-dokumen perjanjian kedua belah pihak dan undang-undang turunannya dari perjanjian yang sudah disepakati, yang mana semua dokumen itu diproses dan diolah melalui aplikasi NVivo 12. Dari temuan kasus Aceh dan Bangsamoro menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan pemerintah masing-masing negara mengalami kegagalan dan keberhasilan perjanjian damai yang telah disepakati, belum menghasilkan kualitas perdamaian yang memadai. Hal itu dibuktikan dengan belum terealisasinya semua poin-poin perjanjian yang telah disepakati dan masih ada saling curiga antara kedua belah pihak. Oleh sebab itu, apa yang sudah disepakati harus dilakukan sebagaimana mestinya agar terciptanya perdamaian yang abadi, dari situlah kualitas perdamaian yang akan dinikmati bersama. | en_US |
| dc.description.abstract | This thesis examines the quality of peace that has resulted of armed-conflict that have occurred in the Aceh and Southern Mindanao. In order to find the answer of articles’ question above, the authors compare the cases of Aceh, where armed-conflict between GAM (Gerakan Aceh Merdeka or the Free Aceh Movement) and the government of Republic Indonesia ended peacefully with Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki; and Southern Philippines, where reached a peace agreement too, Comprehensive Agreement on the Bangsamoro (CAB), between the government of Philippines and the Moro Islamic Liberation Front (MILF). This research based on analysis of documents of the agreements between two parties and the derivative laws of the agreed agreement which all documents were processed through the NVivo 12 application. This was proven by the fact that all the points of the agreement had not been realized and there was still mutual suspicion between the two parties. Therefore, what has been agreed upon in the Aceh and Bangsamoro conflict must be done as it should so that the creation of lasting peace, so that the quality of peace that will be enjoyed together. | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA | en_US |
| dc.subject | RESOLUSI KONFLIK | en_US |
| dc.subject | ACEH | en_US |
| dc.subject | BANGSAMORO | en_US |
| dc.title | UPAYA PEMERINTAH PADA PROSES PERDAMAIAN SEBAGAI RESOLUSI KONFLIK: SEBUAH STUDI KOMPARASI ANTARA KONFLIK ACEH DAN BANGSAMORO | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
