ISIS (Islamic State of Iraq and Syria) dideklarasikan oleh sekelompok orang yang mengklaim secara sepihak sebagai kekhalifahan Islam secara global dengan cara yang jauh sekali dari ajaran Islam. Kelompok ISIS memakai cara yang mengedepankan kekerasan, ketidaktoleranan, dan sikap yang tidak beradab, melanggar hukum internasional dan konvensi internasional tentang hak asasi manusia dan perdamaian dunia. Bagaimana peran Perserikatan Bangsa Bangsa khususnya Dewan Keamanan PBB sebagai Peacekeeper menangani kelompok ekstrimis yang dinilai membawa dampak buruk bagi perdamaian dunia. Piagam PBB adalah instrumen organisasi yang menetapkan hak dan obligasi negara anggota dan menetapkan organ dan prosedur PBB. Sebagai perjanjian internasional, Piagam PBB menetapkan prinsip utama hubungan internasional yaitu persamaan kedaulatan negara untuk melarang kegunaan kekerasaan di hubungan internasional dalam berbagai bentuk dengan memakai nama PBB. Tujuan PBB sesuai dengan piagam PBB menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Penelitian Normatif ini melibatkan studi pustaka tentang kelompok ISIS dan peranan Dewan keamanan PBB serta sanksi apa saja yang dapat dijatuhkan pada kelompok ISIS dengan menggunakan metode perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas ini dewan keamanan PBB harus bertindak sesuai dengan tujuan dan prinsip Perserikatan Bangsa Bangsa, sesuai dengan Piagam PBB. Dewan keamanan PBB telah memutuskan untuk menyelidiki pembantaian dan kekejaman yang dilakukan kelompok teroris ISIS di irak dan suriah resolusi dewan keamanan PBB pelaku kejahatan akan diajukan ke pengadilan, namun awal dari proses agar para pelaku kejahatan secara individu dapat mempertanggung jawabkan secara pidana perbuatannya. Terlepas dari upaya positif dewan keamanan PBB menyelidiki kekejaman yang dilakukan kelompok ISIS di irak dan suriah dan membawa ISIS ke muka pengadilan akan sulit diwujudkan karena faktor dugaan keterlibatan Amerika dalam pembentukan ISIS maka dari itu membuat ISIS tidak terjamah oleh PBB. Hasil penelitian ini menunjukkan terpenuhinya unsur pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dilakukan kelompok ISIS yang seharusnya sudah dapat dilakukan penanganan oleh Dewan Keamanan PBB namun hingga sekarang belum ada satu penanganan yang nyata yang dilakukan oleh PBB.