Show simple item record

dc.contributor.authorSAPUTRO, ANDI
dc.date.accessioned2016-11-09T06:18:32Z
dc.date.available2016-11-09T06:18:32Z
dc.date.issued2010-12-20
dc.identifier.urihttp://repository.umy.ac.id/handle/123456789/6160
dc.descriptionBerdasarkan uraian pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa dari segi materi muatan dan fungsinya Perpu adalah sama dengan hal atau materi yang seharusnya diatur dengan Undang-Undang, hanya saja Perpu merupakan hak Presiden untuk mengeluarkannya baik karena alasan subyektif Presiden maupun alasan obyektif. Oleh karena itu, sudah tepat jika kedudukan erpu disejajarkan dengan undang-undang.en_US
dc.description.abstractBerdasarkan uraian pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa dari segi materi muatan dan fungsinya Perpu adalah sama dengan hal atau materi yang seharusnya diatur dengan Undang-Undang, hanya saja Perpu merupakan hak Presiden untuk mengeluarkannya baik karena alasan subyektif Presiden maupun alasan obyektif. Oleh karena itu, sudah tepat jika kedudukan erpu disejajarkan dengan undang-undang.en_US
dc.language.isootheren_US
dc.publisherFH UMYen_US
dc.subjectPERATURAN PERUNDANG-UNDANGANen_US
dc.subjectHUKUMen_US
dc.titlePERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG (PERPU) DALAM SISTEM PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIAen_US
dc.typeThesisen_US


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record