Pemilu kepala daerah (Pemilukada) merupakan salah satu bagian dari mekanisme demokrasi, menjadi gerbang utama dalam membangun kepemimpinan di daerah. Kabupaten Bantul berhasil melaksanakan pemilukada serentak pertama pada tanggal 9 Desember 2015 yang diikuti oleh 2 pasangan calon, yakni Suharsono-Abdul Halim Muslih (Suharsono-Halim) yang diusung oleh koalisi PKB, Partai Gerindra, dan di dukung oleh PKS dan Partai Demokrat. Pasangan lain ialah Sri Suryawidati-Misbakhul Munir (Ida-Munir) yang diusung oleh koalisi PDI-P, Nasdem dan didukung oleh partai Golkar dan PPP. Berdasarkan hasil penghitungan suara pada Pemilukada Kabupaten Bantul tahun 2015, kemenangan diraih oleh pasangan Suharsono-Halim dengan jumlah perolehan sebesar 261.412 suara sah atau 52,80%. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dimana teknik pengumpulan datanya menggunakan wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan. Pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling, dimana narasumber yang akan di wawancarai dipilih berdasarkan pertimbangan dan merupakan informan yang berkompeten untuk menjawab pertanyaan peneliti. Hasil penelitian mengemukakan bahwa faktor kemenangan koalisi pasangan Suharsono-Halim pada pemilukada di Kabupaten Bantul tahun 2015 dipengaruhi oleh tiga faktor. Pertama koalisi partai politik, dimana partai pendukung pasangan Suharsono-Halim memiliki strategi sendiri yang mereka sebut sebagai strategi intelejensi, strategi ini digunakan untuk mempengaruhi masyarakat dalam upaya pemenangan suara. Kedua partisipasi politik, keterlibatan masyarakat Bantul dalam pemberian hak suara pada pemilukada tahun 2015 meningkat dibanding pemilukada tahun 2010, dan tertinggi Diantara Kabupaten Gunung Kidul dan Kabupaten Sleman, karena masyarakat ingin mendapatkan pemimpin yang bisa membawa perubahan di Bantul. Ketiga modalitas, modalitas ini terdiri dari modal politik, modal sosial, modal budaya dan modal ekonomi. Dengan demikian kemenangan yang diraih oleh koalisi pasangan Suharsono-Halim merupakan hasil kerjasama berbagai pihak, terutama dari kinerja partai politik yang mengusung maupun mendukung, serta keterlibatan masyarakat dalam partisipasi politik yang tinggi.