| dc.contributor.advisor | SUSWANTA, SUSWANTA | |
| dc.contributor.author | FAJRIN, JAELANI | |
| dc.date.accessioned | 2017-02-14T02:14:03Z | |
| dc.date.available | 2017-02-14T02:14:03Z | |
| dc.date.issued | 2013-12-16 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/9188 | |
| dc.description | Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelengaraan pemerintah desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa . BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama Lurah Desa , menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Dalam skripsi ini peneliti akan meneliti tentang Bagaimana fungsi BPD Sumbermulyo dalam penyusunan dan implementasi peraturan desa tentang pengelolaan sumber pendapatan desa tahun 2010-2012. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa fungsi BPS Sumbermulyo dalam penyusunan peraturan desa tentang pengelolaan sumber pendapatan desa tahun 2010-2012 sudah efektif karena dilakukan setiap tahun. Dari tahap penyerapan aspirasi masyarakat, pembahasan dan penetapannya selalu quorum dan dilakukan dengan musyawarah mufakat. Sedangkan pada implementasinya kurang efektif karena perencanaan dengan realisasi terkadnag berbeda. | en_US |
| dc.description.abstract | Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelengaraan pemerintah desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa . BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama Lurah Desa , menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Dalam skripsi ini peneliti akan meneliti tentang Bagaimana fungsi BPD Sumbermulyo dalam penyusunan dan implementasi peraturan desa tentang pengelolaan sumber pendapatan desa tahun 2010-2012. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa fungsi BPS Sumbermulyo dalam penyusunan peraturan desa tentang pengelolaan sumber pendapatan desa tahun 2010-2012 sudah efektif karena dilakukan setiap tahun. Dari tahap penyerapan aspirasi masyarakat, pembahasan dan penetapannya selalu quorum dan dilakukan dengan musyawarah mufakat. Sedangkan pada implementasinya kurang efektif karena perencanaan dengan realisasi terkadnag berbeda. | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | FISIPOL UMY | en_US |
| dc.subject | Sumber Pendapatan Desa | en_US |
| dc.subject | Peraturan Desa | en_US |
| dc.subject | PERATURAN DESA | en_US |
| dc.subject | BADAN PERMUSYAWARATAN DESA | en_US |
| dc.title | FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENYUSUNAN DAN IMPLEMENTASI PERATURAN DESA (Studi kasus BPD Sumbermulyo , kecamatan Bambanglipuro, Kabupaten Bantul dalam Penyusunan dan Implementasi Peraturan Desa tentang Pengelolaan Sumber Pendapatan Desa Tahun 2010-2012) | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
