View Item 
      •   UMY Repository
      • 03. DISSERTATIONS AND THESIS
      • Students
      • Master Thesis
      • Master of Political Science and International Relationship
      • View Item
      •   UMY Repository
      • 03. DISSERTATIONS AND THESIS
      • Students
      • Master Thesis
      • Master of Political Science and International Relationship
      • View Item
      JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.

      KEEFEKTIVITAS TATA KELOLA PARADIPLOMASI DI LINGKUNGAN FREE TRADE ZONE (FTZ) BATAM

      Thumbnail
      View/Open
      COVER (198.4Kb)
      HALAMAN JUDUL (781.3Kb)
      HALAMAN PENGESAHAN (429.9Kb)
      ABSTRAK (11.26Kb)
      BAB I (696.7Kb)
      BAB II (513.1Kb)
      BAB III (556.2Kb)
      BAB III (556.2Kb)
      BAB IV (437.2Kb)
      BAB V (180.0Kb)
      DAFTAR PUSTAKA (473.0Kb)
      LAMPIRAN (178.2Kb)
      Date
      2019-10-01
      Author
      PUTRI, RIZQI APRIANI
      Metadata
      Show full item record
      Abstract
      Batam merupakan salah satu daerah di Kepulauan Riau. Batam berdasarkan letak geografis berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia, dilewati jalur pelayaran internasional, dari faktor ini menjadikan batam sebagai daerah yang untuk dijadikan penanaman modal asing bagi investor asing. Konsep Free Trade Zone merupakan kawasan bebas dari biaya masuk, PPN, Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Penelitian ini menggunakan teori efektivitas, teori Liberalisme, konsep Paradiplomasi. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui keefektivitas tata kelola Paradiplomasi Free Trade Zone (FTZ) di wilayah Batam. Metode yang penulis gunakan adalah dengan melakukan library research seperti berupa buku, artikel, jurnal dan berbagai media yang relevan dalam penulisan ini, dan penulis mewawancarai pihak terkait. Penulis juga menggunakan metode coding untuk mendeteksi dalam konten analisis. Hasil penelitian sementara, dengan kebijakan baru yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia, yang dahulu sistem sentralistik menjadi desentralisasi, yang mana pemerintah pusat memberikan kewenangan pengelolaan dan pembangunan kepada pemerintah daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Terdapat dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2004 diganti menjadi UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Dalam hal ini, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2011 perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang kawasan bebas dan pelabuhan bebas Batam untuk Free Trade Zone (FTZ) wilayah Batam. Kebijakan baru pemerintah Indonesia yang menganut sistem desentralisasi berdasarkan UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengelola dan pembangunan daerahnya sendiri. Ada beberapa regulasi yang mengatur terhadap hal ini secara khusus namun dalam praktiknya masih sering terjadi ketidakkonsisten. Serta belum adanya kesesuaian pelaksanaan Paradiplomasi di perbatasan.
      URI
      http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/30446
      Collections
      • Master of Political Science and International Relationship

      DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
      Contact Us | Send Feedback
      Theme by 
      @mire NV
       

       

      Browse

      All of UMY RepositoryCollectionsBy Issue DateAuthorsTitlesSubjectsThis CollectionBy Issue DateAuthorsTitlesSubjects

      My Account

      Login

      DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
      Contact Us | Send Feedback
      Theme by 
      @mire NV