KEDUDUKAN REKAM MEDIK SEBAGAI ALAT BUKTI YANG SAH DALAM PEMBUKTIAN PERKARA DUGAAN MALPRAKTEK MEDIK DI PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA (Studi kasus Putusan Nomor 24/Pdt.G/2004/PN.Yk.Nomor.82/PDT/2004/PTY., Nomor 1769 K/Pdt/2005)
Abstract
Rekam medik dalam hal ini merupakan akta dibawah tangan yang mempunyai kekuatan bukti bebas. Dikatakan dkta di bawah tangan karena alat bukti ini tidak di buat di hadapan pihak yang berwenang, yang membuat akta otentik yakni Notaris, Panitera, Jurusita, Pegawai pencatat sipil dan hakim. Sedangkan rekam medis di buat oleh dokter atau petugas rumah sakit untuk keperluan tindakan medis yang akna dilakukan oleh dokter dan tindakan apa saja yang telah dilakukan oleh dokter semua tertuang dalam rekam medis. Menurut Pasal 164 HIR alat bukti yaitu Alat bukti tulisan , saksi, persangkaan, pengakuran dan sumpah. Rekam medik dapat digolongkan sebagai alat bukti tertulis dalam suatu persidangan mengenai dugaan malpraktek , dalam hal ini para pihak yang berperkara dapat mengusahakan sendiri untuk mengadakan alat bukti tersebut dalam bentuk copyan yang diambil dari petugas rekam medic untuk dihadapkan di hadapan para majelis hakim, rekam medik yang telah diambil dalam bentuk salinan harus diberikan materai enam ribu untuk membuktikan bahwa rekam medic tersebut asli.
Collections
Related items
Showing items related by title, author, creator and subject.
-
STATUS ANAK LUAR KAWIN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 SETELAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010
GUMILAR, PEPY YUSPIKA (FH UMY, 2016-09-06)Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Uji Materiil Kedudukan Anak diluar Kawin menjadi pintu terang dalam permasalahan kedudukan anak luar kawin dalam hukum di Indonesia. Pasalnya dengan lahirnya Putusan ... -
DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENGABULKAN PERMOHONAN DISPENSASI PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR DI PENGADILAN AGAMA WATES (Studi Kasus : PENETAPAN Nomor 015/Pdt.P/2015/PA.Wt ;PENETAPAN Nomor 024/Pdt.P/2015/PA.Wt)
YULIYANTI, ANISSA (FH UMY, 2016-04-02)Perkawinan merupakan salah satu bentuk usaha manusia untuk menciptakan suatu ikatan berkelompok yang dinamakan keluarga. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Pasal 1 UUP perkawinan dan ... -
PELAKSANAAN MEDIASI TERHADAP KASUS PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PATI ( Studi Kasus Putusan Nomor 0939/Pdt.G/2015/Pa.Pt dan Putusan Nomor 0879/Pdt.G/2015/Pa.Pt)
SAFITRI, ATIKA (FH UMY, 2016-08-11)Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan mediasi terhadap kasus perceraian di Pengadilan Agama Pati.Mediasi lebih konkret ditemukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008. Mediasi adalah cara penyelesaian ...