KEDUDUKAN REKAM MEDIK SEBAGAI ALAT BUKTI YANG SAH DALAM PEMBUKTIAN PERKARA DUGAAN MALPRAKTEK MEDIK DI PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA (Studi kasus Putusan Nomor 24/Pdt.G/2004/PN.Yk.Nomor.82/PDT/2004/PTY., Nomor 1769 K/Pdt/2005)
Abstract
Rekam medik dalam hal ini merupakan akta dibawah tangan yang mempunyai kekuatan bukti bebas. Dikatakan dkta di bawah tangan karena alat bukti ini tidak di buat di hadapan pihak yang berwenang, yang membuat akta otentik yakni Notaris, Panitera, Jurusita, Pegawai pencatat sipil dan hakim. Sedangkan rekam medis di buat oleh dokter atau petugas rumah sakit untuk keperluan tindakan medis yang akna dilakukan oleh dokter dan tindakan apa saja yang telah dilakukan oleh dokter semua tertuang dalam rekam medis. Menurut Pasal 164 HIR alat bukti yaitu Alat bukti tulisan , saksi, persangkaan, pengakuran dan sumpah. Rekam medik dapat digolongkan sebagai alat bukti tertulis dalam suatu persidangan mengenai dugaan malpraktek , dalam hal ini para pihak yang berperkara dapat mengusahakan sendiri untuk mengadakan alat bukti tersebut dalam bentuk copyan yang diambil dari petugas rekam medic untuk dihadapkan di hadapan para majelis hakim, rekam medik yang telah diambil dalam bentuk salinan harus diberikan materai enam ribu untuk membuktikan bahwa rekam medic tersebut asli.
Collections
Related items
Showing items related by title, author, creator and subject.
-
EVALUASI PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2005 TENTANG IZIN USAHA INDUSTRI, IZIN PERLUASAN DAN TANDA DAFTAR INDUSTRI DAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2008 TENTANG USAHA PERTAMBANGAN (Studi Kasus Desa Keningar, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang Periode Tahun 2010-2015) Disusun oleh : JUANDA 20110520104 PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA 2016
JUANDA, JUANDA (FISIP UMY, 2016-12-09)Pertambangan Ilegal adalah suatu usaha pertambangan yang dapat dilakukan oleh perseorangan, sekelompok orang, atau perusahaan yayasan berbadan hukum dan yang dalam operasinya tidak memiliki izin dari instansi pemerintah ... -
IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 103/PUU-XIV/2016 TERHADAP KEBERLAKUAN PASAL 197 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA
ANGGRIANDHITA, PHAMELA (FH UMY, 2018-04-20) -
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2002 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 98 TAHUN 2000 TENTANG PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KABUPATEN BANTUL TAHUN 2010
ARDIANSYAH, ARY (FISIPOL UMY, 2013-12-20)Penerimaan calaon Pegawai Negeri Sipil merupakan salah satu fungsi manajemen kepegawaian yang sangat strategis untuk mengisi formasi yang lowong. Keberhasilan pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil merupakan entry point bagi ...