Diterapkannya perundang-undangan tentang pengelolaan pendapatan asli daerah pada tahun 2012 yang diserahkan kepada daerah-daerah tertentu dengan adanya otonomi daerah, pajak bumi dan bangunan termasuk dalam pengelolan pendapatan asli daerah yang dikelola oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan merupakan salah satu jenis pajak daerah yang dapat dipungut daerah (Pajak Daerah), adapun berdasarkan Perda Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Dengan munculnya perda tersebut maka kewenangan pemungutan PBB-P2 yang dilakukan oleh pajak pratama telah dialihkan kepada DPPKAD untuk mengelola pajak bumi bangunan pedesaan dan perkotaan tersebut. Penerimaan pajak bumi bangunan perdesaan dan perkotaan sebagai peningkatan pendapatan asli daerah ini belum optimal. Pendapatan pajak bumi bangunan pedesaan dan perkotaan juga kurang konsisten dalam setiap tahunnya. Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peneitian ini dikategorikan sebagai juridis empiris. Yuridis empiris merupakan penelitian hukum yang mengetahui langsung bagaimana implementasi dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dibuat oleh pemerintah terkait dengan peningkatan pendapatan daerah melalui pemungutan Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan