Reformasi birokrasi merupakan program pemerintah dengan konsekuensi bagi arah perbaikan sistem kepegawaian negara yang harus diikuti, khususnya masalah kinerja aparatur birokrasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang sampai saat ini masih dianggap belum sesuai harapan. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Sedangkan berdasarkan tujuan, penelitian ini bertujuan untuk mendekripsikan bagaimana pelaksanaan reformasi birokrasi di bidang SDM Aparatur dan strategi Badan Kepegawain Pendidikan dan Pelatihan dalam manajemen SDM Aparatur pada Pemerintah Kabupaten Kulon Progo. Agenda reformasi birokrasi dalam bidang manajemen sumber daya manusia aparatur pada Pemerintah Kabupaten Kulon Progo telah dimulai dilaksanakan meskipun dalam implementasinya belum semua agenda dalam reformasi birokrasi terlaksana. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal yaitu kurangnya kemauan dan political will dari pengambil kebijakan untuk melaksanakan agenda reformasi birokrasi,belum adanya persamaan persepsi dan tujuan, kurangnya konsistensi dan keberlanjutan program, ketersediaan anggaran serta belum kuatnya pengawasan dan pengendalian terhadap program reformasi birokrasi Berkaitan dengan program-program reformasi birokrasi terhadap Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur diperlukan strategi-strategi yangdituangkan dalam berbagai kegiatan seperti Penyusunan Analisis Jabatan, Evaluasi Jabatan, dan Sistem Remunerasi, Penyusunan Analisis Beban Kerja, Penyusunan Formasi dan Analisis Kebutuhan Pegawai, Pengembangan sistem pengadaan dan seleksi, Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial dan Standar Kompetensi Teknis, Asesmen kompetensi individu bagi pegawai/tenaga ahli dan sebagainya. Dengan strategi diatas diharapkan program pengembangan SDM Aparatur pada pemerintah dapat terus dilakukan secara berkelanjutan dan sesuai dengan agenda reformasi birokrasi.