Berdasarakan hasil penelitian yang dilakukan di Humas Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta mengenai ‘Aktivitas Humas Pemerintah dalam Mensosialisasi Brand Baru Yogyakarta yaitu jogja istimewa,’ mengungkapkan bahwa rebranding jogja istimewa merupakan bentuk respon dari dinamika masyarakat, penyematan dari Undang-Undang Keistimewaan, sedangkan untuk faktor eksternalnya seperti adanya iklim kompetisi yang terjadi pada tigkat regional, nasional, dan global. Untuk mejangkau khalayaknya dalam mensosialisasikan jogja istimewa, Humas Pemerintah DIY menggunakan media-media yang telah dikelompokan sesuai dengan target khalayak seperti, media massa, media outdoor, dan media indoor. Untuk penggunaan media yang digunakan oleh Humas Pemerintah DIY, seperti media massa, outdoor, maupunindoor dilakukan dengan intensitas yang hampir sama dikarenakan disesuaikan dengan budgeting. Jadi, dalam mensosialisasikan ‘jogja istimewa’, tidak ada penggunaan media yang dominan untuk mengkomunikasi kepada khalayaknya. Adapun hambatan yang dihadapi dalam mensosialisasikan jogja istimewa tidak begitu signitifikan dalam menjalankan kegiatan sosialisasi jogja istimewa. Hambatan yang datang dalam sosialisasi jogja istimewa lebih kepada sinkronisasi waktu antara mitra maupun humas tingkat II, seperti contoh humas pada tingkat II tidak siap dalam pelaksanaan kegiatan. Dengan ketidaksiapan salah satu pihak ini menjadi penghambat dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi. Untuk menyikapi persoalan ini, humas pemerintah DIY melakukan koordinasi dengan pihak terkait humas, Bappeda maupun SKPD lainnya. Selain singkronisasi waktu, hambatan yang hadapi Humas pemerintah DIY sumber daya manusia yang hampir 80% SDM medekati masa pensiun. Artinya SDM yang dimiilki Biro Umum, Humas daan Protokol (UHP) sudah lanjut usia yang secara penyerapan informasi sudah mengalami perlambatan dan kurang inovasi dalam efektifitas di era globalisasi. Menyikapi persoalan ini, Humas Pemeritah melakukan pelatihan untuk membantu penyesuaian dengan masa kekinian.