Search
Now showing items 1-3 of 3
POLA HUBUNGAN CIVIL SOCIETY DAN PEMERINTAH LOKAL (Studi Kasus Kegiatan NGO dalam Mendorong Keterbukaan Informasi Publik di Kota Mataram Tahun 2011-2015)
(MIP UMY, 2017-05-17)
Salah satu peran civil society dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan di Kota Mataram adalah kegiatan mendorong Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Masalah penelitian ini adalah bagaimanakah pola hubungan ...
RESTRUKTURISASI ORGANISASI PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH
(MIP UMY, 2018-08-27)
Restrukturisasi organisasi pemerintah daerah merupakan kebijakan
yang sangat penting terutama terkait dengan kebutuhan akan peningkatan
kualitas pelayanan publik. Restrukturisasi organisasi tidak lagi dilakukan
dalam ...
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMINDAHAN PUSAT IBUKOTA KABUPATEN BIMA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
(MIP UMY, 2018-09-10)
Pemindahan pusat pemerintahan terjadi di Kabupaten Bima. Ibukota Kabupaten Bima secara yuridis berada pada Ibukota kabupaten induk, namun pada tahun 2002 terjadi pemekaran wilayah salah satu fungsinya, dimana berawal dari ...