Browsing Faculty of Law by Title
Now showing items 1117-1136 of 1188
-
TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAKAN PERSEKUSI OLEH MASSA
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2019-02-19)Tindakan persekusi kerap menjadi salah satu aksi/tindakan kriminal dan tindakan tersebut telah membuat keresahan bagi sebagian masyarakat. Persekusi bisa dikatakan sebagai tidakan kejahatan, jika perbuatan atau ... -
TINJAUAN NORMATIF PENERAPAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK PADA PELAKSANAAN PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG
(FH UMY, 2019)Perjanjian memiliki asas yang dijadikan pedoman dalam membuat perjanjian, asas kebebasan berkontrak, memungkinkan melibatkan pihak asing yang menjadi salah satu pihak dalam perjanjian konsekuensi nya adalah perjanjian ... -
TINJAUAN PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN SURAT KEPUTUSAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI PD. BPR BANK DAERAH KABUPATEN KEDIRI
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018-12-04)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengamanan kredit dengan jaminan Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil dan penyelesaian apabila terjadi sengketa debitur dipecat sebagai Pegawai Negeri Sipil secara tidak ... -
TINJAUAN TENTANG PEMBATALAN HIBAH DARI ORANG TUA KEPADA ANAK KANDUNGNYA (STUDI PUTUSAN NOMOR 487/PDT.G/2012/PA.YK)
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018-06-05)Hibah menurut Kompilasi Hukum Islam dapat diartikan sebagai pemberian suatu barang dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki secara sukarela tanpa mengaharapkan adanya suatu imbalan. Dalam ... -
TINJAUAN TERHADAP PELAKSANAAN SELF ASSESMENT SYSTEM SESUAI DENGAN UNDANG UNDANG NO. 6 TAHUN 1983 DALAM PEMUNGUTAN PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KEBUMEN
(FH UMY, 2017-03-11)Sistem pemungutan Pajak di Indonesia adalah Self assessment system sebagai pengganti sistem Official assessment. Upaya untuk mendapatkan penerimaan pajak yang optimal dengan sistem pemungutan pajak secara Self ... -
TINJAUAN VIKTIMOLOGI TERIIADAP PERAN KORBAIY DALAM TER.IADII\TYA TIIYDAK PIDANA PSIKOTROPIKA
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2019-07-02)Peranan korban dalam tindak pidana psikotropika sangat penting untuk penyelesaian suatu kasus tindak pidana psikotropika. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini sangat penting untuk dilakukan agar dapat melihat kesesuain ... -
TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN BUKTI-BUKTI SURAT NON SERTIFIKAT TERHADAP SERTIFIKAT TANAH (studi kasus Putusan Mahkamah Agung No. 55 K/Pdt/2003)
(FH UMY, 2014-07-01)kedudukan non sertifikat seperti Letter C, Girik dan bukti surat tanah lama lainnya adalah sleain hanya sebagai bukti permulaan, juga sebagai hak milik dalam pendaftaran tanah untuk pertama kali, meskipun hanya sebagai ... -
TINJAUAN YURIDIS MENGENAI HAK PEKERJA PEREMPUAN (STUDI KASUS DI CV.FATAH COMPUTINDO KOTA TANGERANG)
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UMAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018)Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah CV. Fatah Computindo sudah menerapkan hak-hak yang harusnya diterima oleh pekerja perempuan yang sesuai dengan Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. ... -
TINJAUAN YURIDIS PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM KONSERVASI KAWASAN WISATA ALAM TLOGO MUNCAR TAMAN NASIONAL GUNUNG MERAPI
(FH UMY, 2016-02-27)This aims of this study is to determine the juridical review of Community participation in the conservation of natural tourist areas of Tlogo Muncar Merapi Mount National Park. The type of this study is the empirical law ... -
TINJAUAN YURIDIS PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM KONSERVASI KAWASAN WISATA ALAM TLOGO MUNCAR TAMAN NASIONAL GUNUNG MERAPI.
(FH UMY, 2016-02-27)This aims of this study is to determine the juridical review of Community participation in the conservation of natural tourist areas of Tlogo Muncar Merapi Mount National Park. The type of this study is the empirical law ... -
TINJAUAN YURIDIS PELIMPAHAN WEWENANG DALAM KEGIATAN ADMINISTRASI PERTANAHAN BAGI PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DI KABUPATEN SLEMAN
(FAKULTAS HUKUM UMY, 2017-09-07)Kewenangan di bidang pertanahan menjadi persoalan sejak adanya otonomi daerah. Di satu sisi, otonomi daerah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengurus urusan rumah tangganya sesuai dengan kebutuhan daerah, namun ... -
TINJAUAN YURIDIS PEMBATALAN HIBAH UNTUK ANAK ANGKAT OLEH ORANGTUA ANGKAT (STUDI KASUS PUTUSAN No. 102/Pdt.G/2011/PN.YK)
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UMAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018)Menurut KUHPerdata Pasal 1666 menjelaskan pengertian hibah, yaitu suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali untuk menyerahkan suatu benda ... -
TINJAUAN YURIDIS PENGATURAN HAL LINTAS DAMAI KAPAL ASING DI PERAIRAN INDONESIA
(FH UMY, 2011-06-21)PENGATURAN MENGENAI HAK LINTAS DAMAI KAPAL ASING DI LAUT TERITORIAL INDONESIA ADALAH SEBAGAIMANA DI ATUR DALAM PASAL 3 AYAT 2 UU NO. 6 TAHUN 1996 -
TINJAUAN YURIDIS SISTEM PEMBUKTIAN TERHADAP TINDAK PIDANA KESUSILAAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK (CYBER SEX)
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2019-02-25)Kemajuan teknologi membuat perkembangan terhadap tindak pidana kesusilaan dari dunia nyata menjadi dunia maya yang menggunakan media elektronik sebagai alat bantunya. Tindak pidana kesusilaan dalam media elektronik sering ... -
TINJAUAN YURIDIS TENTANG PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT ADANYA PERCERAIAN ( STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA BANTUL )
(FH UMY, 2017)Salah satu akibat putusnya perkawinan yang hingga kini masih menimbulkan permasalahan yaitu terikat dengan pembagian harta bersama. Masalah harta bersama selalu menjadi sengketa yang rumit untuk diselesaikan dan seringkali ... -
TINJAUAN YURIDIS TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA BANTUL DAN PENGADILAN AGAMA SLEMAN
(FH UMY, 2017)Perkara pembatalan memiliki akibat hukum baik bagi pihak suami isteri itu sendiri, harta bersama, anak yang dilahirkan, serta pihak ketiga lainnya. Terjadinya pembatalan perkawinan tentunya memiliki alasan yang berbeda-beda ... -
TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2017-12-30)One of the legitimate requirements of marriage in Law No. 1 1974 on Marriage is the age of the prospective bridegroom, 19 years for men and 16 years for women. As stated in Article 7 Paragraph (1), the provision concerning ... -
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME DI KABUPATEN BANTUL
(FH UMY, 2017)Dari pembahasan sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. Prosedur pemasangan reklame untuk wilayah Kabupaten Bantul terdapat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 08 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah. Di ... -
THE TRANSFER OF ASYLUM SEEKERS IN AUSTRALIA TO THE THIRD COUNTRIES BASED ON 1951 REFUGEE CONVENTION
(FH UMY, 2017-03-03)Australia is one of 145 countries that has ratified the 1951 Refugee Convention, it means that Australia has committed to respect the rights of refugees and to uphold the obligations set out in the convention containing ... -
TRANSPARANSI BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK PADA PEMILIHAN UMUM 2014 DI KOTA YOGYAKARTA
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018-03-27)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji transparansi pengelolaan bantuan keuangan partai politik pada pemilihan umum 2014 di kota yogyakarta. Teknik pengumpulan data yang di lakukan untuk memperoleh data dan ...