Browsing Faculty of Law by Title
Now showing items 1124-1143 of 1188
-
TINJAUAN YURIDIS MENGENAI HAK PEKERJA PEREMPUAN (STUDI KASUS DI CV.FATAH COMPUTINDO KOTA TANGERANG)
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UMAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018)Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah CV. Fatah Computindo sudah menerapkan hak-hak yang harusnya diterima oleh pekerja perempuan yang sesuai dengan Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. ... -
TINJAUAN YURIDIS PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM KONSERVASI KAWASAN WISATA ALAM TLOGO MUNCAR TAMAN NASIONAL GUNUNG MERAPI
(FH UMY, 2016-02-27)This aims of this study is to determine the juridical review of Community participation in the conservation of natural tourist areas of Tlogo Muncar Merapi Mount National Park. The type of this study is the empirical law ... -
TINJAUAN YURIDIS PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM KONSERVASI KAWASAN WISATA ALAM TLOGO MUNCAR TAMAN NASIONAL GUNUNG MERAPI.
(FH UMY, 2016-02-27)This aims of this study is to determine the juridical review of Community participation in the conservation of natural tourist areas of Tlogo Muncar Merapi Mount National Park. The type of this study is the empirical law ... -
TINJAUAN YURIDIS PELIMPAHAN WEWENANG DALAM KEGIATAN ADMINISTRASI PERTANAHAN BAGI PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DI KABUPATEN SLEMAN
(FAKULTAS HUKUM UMY, 2017-09-07)Kewenangan di bidang pertanahan menjadi persoalan sejak adanya otonomi daerah. Di satu sisi, otonomi daerah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengurus urusan rumah tangganya sesuai dengan kebutuhan daerah, namun ... -
TINJAUAN YURIDIS PEMBATALAN HIBAH UNTUK ANAK ANGKAT OLEH ORANGTUA ANGKAT (STUDI KASUS PUTUSAN No. 102/Pdt.G/2011/PN.YK)
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UMAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018)Menurut KUHPerdata Pasal 1666 menjelaskan pengertian hibah, yaitu suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali untuk menyerahkan suatu benda ... -
TINJAUAN YURIDIS PENGATURAN HAL LINTAS DAMAI KAPAL ASING DI PERAIRAN INDONESIA
(FH UMY, 2011-06-21)PENGATURAN MENGENAI HAK LINTAS DAMAI KAPAL ASING DI LAUT TERITORIAL INDONESIA ADALAH SEBAGAIMANA DI ATUR DALAM PASAL 3 AYAT 2 UU NO. 6 TAHUN 1996 -
TINJAUAN YURIDIS SISTEM PEMBUKTIAN TERHADAP TINDAK PIDANA KESUSILAAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK (CYBER SEX)
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2019-02-25)Kemajuan teknologi membuat perkembangan terhadap tindak pidana kesusilaan dari dunia nyata menjadi dunia maya yang menggunakan media elektronik sebagai alat bantunya. Tindak pidana kesusilaan dalam media elektronik sering ... -
TINJAUAN YURIDIS TENTANG PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT ADANYA PERCERAIAN ( STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA BANTUL )
(FH UMY, 2017)Salah satu akibat putusnya perkawinan yang hingga kini masih menimbulkan permasalahan yaitu terikat dengan pembagian harta bersama. Masalah harta bersama selalu menjadi sengketa yang rumit untuk diselesaikan dan seringkali ... -
TINJAUAN YURIDIS TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA BANTUL DAN PENGADILAN AGAMA SLEMAN
(FH UMY, 2017)Perkara pembatalan memiliki akibat hukum baik bagi pihak suami isteri itu sendiri, harta bersama, anak yang dilahirkan, serta pihak ketiga lainnya. Terjadinya pembatalan perkawinan tentunya memiliki alasan yang berbeda-beda ... -
TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2017-12-30)One of the legitimate requirements of marriage in Law No. 1 1974 on Marriage is the age of the prospective bridegroom, 19 years for men and 16 years for women. As stated in Article 7 Paragraph (1), the provision concerning ... -
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME DI KABUPATEN BANTUL
(FH UMY, 2017)Dari pembahasan sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. Prosedur pemasangan reklame untuk wilayah Kabupaten Bantul terdapat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 08 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah. Di ... -
THE TRANSFER OF ASYLUM SEEKERS IN AUSTRALIA TO THE THIRD COUNTRIES BASED ON 1951 REFUGEE CONVENTION
(FH UMY, 2017-03-03)Australia is one of 145 countries that has ratified the 1951 Refugee Convention, it means that Australia has committed to respect the rights of refugees and to uphold the obligations set out in the convention containing ... -
TRANSPARANSI BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK PADA PEMILIHAN UMUM 2014 DI KOTA YOGYAKARTA
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018-03-27)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji transparansi pengelolaan bantuan keuangan partai politik pada pemilihan umum 2014 di kota yogyakarta. Teknik pengumpulan data yang di lakukan untuk memperoleh data dan ... -
THE TREATMENT OF PRISONERS OF WAR UNDER INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS LAW AND INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAW: GADDAFI'S CUSTODY CASE STUDY
(FH UMY, 2013-08-03)Based on the Universal Declaration of Human Rights as a mother of the non derogable rights shown that the treatment of Gaddafi is acting which violate this provision. On the other word, the death of Gaddafi during his ... -
TUJUAN PEMIDANAAN PELATIHAN KERJA SEBAGAI SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UMAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2019-06-29)Mengenai tata cara pelaksanaan serta prosedur pemidanaan pelatihan kerja sebagai sanksi pidana terhadap anak yang berhadapan dengan hukum tidak terdapat penjelasannya secara mendalam di dalam undang-undang maupun peraturan ... -
UNFAIR COMPETITION IN TENDER: A CASE STUDY OF DIRECT APPOINTMENT IN PROCUREMENT OF GOODS AND/OR SERVICES BY STATE OWNED ENTERPRISES
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018-06-03)Direct appointment is one method in the procurement of goods and/or services which is commonly used by State Owned Enterprisess. This research aimed to analyze the provision on the direct appointment by State Owned Enterprises ... -
THE UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN ROGHTS PERSPECTIVE ON THE EUTHANASIA PRACTICE
(FH UMY, 2013-08-06)Euthanasia problem has been around a long time, and so far a dilemma that cannot be resolved. Although there are some states that ligalized it, still in the context of the euthanasia law cannot be justified because of the ... -
UNTARGETING ATTACK IN INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAW: CASE OF RUSSIA’ ATTACK TO SYRIA
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UMAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2017)Syrian conflict started on January 26th, 2011. At first, the conflict in Syria was an internal conflict between the government of Bashar Al Assad and the Rebel, the descent into war began with the violent and brutal ... -
UPAYA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DALAM PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN HUKUMAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KABUPATEN MADIUN
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UMAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2017)Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui upaya Badan Kepegawaian Daerah dalam pemberian penghargaan dan hukuman bagi Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Madiun. Serta Untuk menemukan faktor pendukung dan penghambat ... -
UPAYA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA YOGYAKARTA DALAM MENGAWASI PELAPORAN WAJIB PAJAK SELF ASSESSMENT SYSTEM
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2020-02-28)Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara, dimana pajak sangatlah penting untuk kehidupan bangsa. Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang sangat membutuhkan adanya pajak untuk nantinya mampu bersaing ...